Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).
  2. BAB II Kewenangan (Pasal 2).
  3. BAB III Tata Cara Pengajuan Gugatan dan Putusan (Pasal 3 – Pasal 6).
  4. BAB IV Ketentuan PEralihan (Pasal 7 – Pasal 9).
  5. BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 10 – Pasal 15).

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Back to top