keterangan: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
Rendra Topan
Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, bahwa, “setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil […]
Kumpulan Artikel Kesehatan Lengkap dengan Solusi dan Pencegahannya
Berisikan Informasi Ilmiah Tentang Kesehatan Bagi para pengunjung “Hukum Positif Indonesia”, kami sampaikan informasi seputar kesehatan secara ilmiah dari sumber yang dapat dipercaya.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pengawasan […]
Pengalokasian Lahan di Batam oleh Badan Pengusahaan Batam
Hukum Positif Indonesia- Pengalokasian lahan di batam diatur dalam ketentuan Pasal 6 – Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan […]
Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan di Batam
Hukum Positif Indonesia- Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan pada tanggal 29 Januari 2020, maka mencabut dan […]
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan
Sistematika Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pengadaan […]
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk penanganan bencana nonalam berupa pandemi COVID-19, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 […]
Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Sistematika Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup […]
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan […]
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 3 – […]
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya juga didukung dengan pendanaan dan pengelolaannya dalam bentuk bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 – Pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang […]
Penanggulangan Bencana Sebagai Perwujudan Urusan Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Bencana Jenis Bencana Tanggung Jawab dan Wewenang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana Pemerintah […]
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Sumber Dana Penanggulangan Bencana (Pasal 4 – […]
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Sistematika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Landasan, Asas, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Tanggung Jawab dan Wewenang […]
Pembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen
Hukum Positif Indonesia- Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan listrik sampai sekitar 100%. Hal ini tentunya merugikan konsumen. Tagihan listrik yang […]
2 (dua) Pasal Penyebab Pembatalan Petahana Sebagai Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Hukum Positif Indonesia- Petahana sebagai pasangan kepala daerah terpilih dapat dibatalkan pencalonannya sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota untuk periode berikutnya oleh Komisi Pemilihan […]
Virus Corona Merupakan Makhluk Tuhan Paling “Sexy”
Hukum Positif Indonesia- Mewabahnya virus corona yang dikenal dengan sebutan COVID-19 di seluruh belahan jagad raya merupakan rencana Tuhan yang membuktikan kepada umat manusia bahwa Tuhan itu ada. Virus corona tidak dapat […]
Tabungan Perumahan Rakyat Sebagai Bentuk dan Tanggung Jawab Sosial Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat […]
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Perencanaan (Pasal 6 – Pasal […]
