Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Penerima Dana (Pasal 4 […]
Rendra Topan
Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Pekerja Migran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hal ini berdampak terhadap banyaknya permasalahan hukum yang ditimbulkan dengan keberadaan tenaga kerja Indonesia di […]
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pekerja Migran Indonesia (Pasal 4 – Pasal 6) BAB III […]
Harta Benda Dalam Perkawinan
Hukum Positif Indonesia- Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkawinan harta dibedakan menjadi: Harta bersama. Harta bawaan. Harta Bersama […]
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan
Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 7 Penyisipan satu pasal diantara kententuan Pasal 65 dan Pasal 66. Pasal II […]
Pembagian Waris Menurut Islam
Hukum Positif Indonesia- Hukum waris di Indonesia dibedakan menjadi hukum waris menurut Islam berdasarkan pada Al-Quran, hukum waris perdata menurut Burgelijk Wetbook (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum waris adat. […]
Dana Pensiun
Hukum Positif Indonesia- Melalui artikel ini diuraikan secara garis besar tentang dana pensiun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, untuk menambah wawasan kita semua. Pengertian Menurut […]
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Dana Pensiun Pemberi Kerja (Pasal 5 – Pasal 39) BAB IV […]
Kriteria Kewenangan Urusan Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Urusan Pemerintahan sebagaimana diketahui terdiri dari urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Tentunya untuk mengelompokan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud didasarkan pada kriteria-kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 […]
Syarat dan Ketentuan Pensiun
Hukum Positif Indonsia- Mengenai syarat dan kententuan pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Secara umum pensiun dibedakan menjadi : Pensiun pegawai. Pensiun janda/duda […]
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
Hukum Positif Indonesia- Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai oleh Pemerintah Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Adapun ruang lingkup yang diatur […]
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Tentang Sifat Pensiun (Pasal 1) Tentang Pembiayaan Pensiun (Pasal 2) Arti Beberapa Istilah (Pasal 3 – Pasal 4) Tentang […]
Konsumen atau Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi
Hukum Positif Indonesia- Bahan bakar minyak solar (gas oil) merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak tertentu, yang diberi subsidi oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun […]
Persyaratan Calon Kepala Daerah
Hukum Positif Indonesia- Persyaratan calon kepala daerah di Indonesia baik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengikuti pemilihan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor […]
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Sistematika Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Pengawasan, Pengamatan, […]
Penyelenggaraan Impor Barang Kiriman
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Berdasarkan peraturan menteri keuangan sebagaimana tersebut diatas dapat […]
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman
Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Penyelenggaraan Impor Barang Kiriman (Pasal 2 – Pasal […]
Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard)
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) di Indonesia diatur dalam Pasal 276 – Pasal 281 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 276 UU […]
Mengenal Pelayaran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan letak geografisnya merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau-pulau kecil maupun pulau-pulau besar. Sebagai sebuah negara kepulauan transportasi perairan merupakan transportasi […]
