By: Rendra Topan Standar nasional pendidikan merupakan acuan atau pedoman dalam perumusan kurikulum, yang diatur dalam Pasal 36 – Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum […]
Kurikulum
Rendra Topan
Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Standar Nasional Pendidikan
By: Rendra Topan Secara umum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah mengaturnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal […]
Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik Tanah
By: Rendra Topan Dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik terhadap tanah yang berupa pengukuran dan pemetaan yang meliputi kegiatan: Pembuatan peta dasar pendaftaran. Penetapan bidang-bidang […]
Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
By: Rendra Topan Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun […]
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pasal 4) BAB IV Pelaksanaan Pendaftaran Tanah […]
Pendaftaran Tanah
By: Rendra Topan Untuk menjamin kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah di Indonesia, pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menurut Pasal […]
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Pokok-Pokok Penyelenggaraaan Pendaftaran Tanah (Pasal 5 – Pasal 12) BAB IV Pendaftaran Tanah Untuk […]
Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
By: Rendra Topan Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun hal-hal yang menjadi […]
Badan Pertanahan Nasional
By: Rendra Topan Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan agar efektif dan efisien menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah […]
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Organisasi (Pasal 5 – Pasal 6) BAB III Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan (Pasal 7) BAB IV Kelompok Jabatan […]
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 1 Perubahan Pasal 63 ayat (1). Pengahapusan Pasal 65 ayat (1) huruf f. Perubahan Pasal 66 ayat (3) dan Penambahan satu ayat. Perubahan Pasal 88. Penyisipan satu huruf pada Pasal 101 […]
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 7. Perubahan ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf b. Penyisipan satu hutuf ketentuan Pasal 10 di antara huruf b dan c. Penyisipan satu ayat kentenutan Pasal […]
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
By: Rendra Topan Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, namun begitu kewenangan tersebut dapat dilimpahkan sebagian ataupun seluruhnya. Kewenangan yang dapat dilimphakan tersebut yaitu dalam […]
Tahapan Pemilihan Kepala Daerah
By: Rendra Topan Telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah terdiri dari dua tahapan yaitu : Tahapan Persiapan. Tahapan Penyelenggaraan. […]
Penataan Desa
By: Rendra Topan Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dapat melakukan penataan desa adalah: Pemerintah. Pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah […]
