Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 huruf […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Lambang-Lambang (Pasal 2) BAB III Pembagian Daerah (Pasal 3) BAB […]
Hukum Positif Indonesia- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini di sampaikan mengenai: Pengertian Menghasut Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghasut Pengertian Menghasut Pengertian menghasut menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang disajikan secara daring (dalam jaringan) […]
Hukum Positif Indonesia- Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka […]
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 13 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam uraian […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Sumber […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Perencanaan Hortikultura […]
