Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3).
2. BAB II Kewenangan Pemerintah Daera Provinsi Papua (Pasal 4 – Pasal 31).
3. BAB III Pengisian Anggota DPRP dan DPRK yang Diangkat dari Unsur OAP (Pasal 32 – Pasal 84).
4. BAB IV Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Pasal 85 – Pasal 91).
5. BAB V Pemekaran Daerah (Pasal 92 – Pasal 100).
6. BAB VI Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 101 – Pasal 102).
7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 103 – Pasal 104).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025.