Rendra Topan
Hukum Positif Indonesia-
Komisi
Komisi ASN
- Komisi ASN (KASN); Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
Komisi Banding Merek
- Komisi Banding Merek; badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Komisi Banding Paten
- Komisi Banding Merek; badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Komisi Batas Landas Kontinen
- Komisi Batas Landas Kontinen; Komisi yang dibentuk berdasarkan Konvensi yang memiliki mandat untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pengajuan batas Landas Kontinen di luar 2O0 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal yang disampaikan oleh negara pihak.
Komisi Informasi
- Komisi Informasi; Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tauhn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Komisi Nasional Disabilitas
- Komisi Nasional Disabilitas (KND); Lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM); Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi); Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Komisi Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi..
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
- Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (Komisi Pemeriksa); Lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Komisi Pemilihan Umum
- Komisi Pemilihan Umum (KPU); Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota); Penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota); Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi); Penyelenggara Pemilihan Gubernur.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi); Penyelenggara pemilu di provinsi.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Komisi Yudisial
- Komisi Yudisial; Lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
