Anggaran

Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah

Ginger On
Grape Fruit

Hukum Positif Indonesia-

Pengelolaan barang milik negara maupun barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara

Melalui artikel ini diuraikan secara garis besar tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah.

Pengertian

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pejabat Pengelolaan Barang  Milik Negara/Daerah

Barang milik negara/daerah harus dikelola secara tertib, siapa yang melakukan pengelolaan barang milik negara/daearah?

Berdasarkan pengertian yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa pengelola barang milik negara/daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan terhadap barang milik negara/daerah.

Sebagaimana pengertian pengelola barang daerah yang tersebut di atas, maka pengelola barang dibedakan menjadi:

  1. Pengelola barang milik negara.
  2. Pengelola barang milik daerah.

Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola barang milik negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah menteri keuangan selaku bendahara umum negara.

Dalam hal pengelolaan barang milik negara, menteri keuangan dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang berdasarkan tata cara yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Pengelola Barang Milik Daearah

Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah menjadi tanggung jawab sekretaris daerah.

Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi kegiatan sebagai berikut:

  1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Negara/Daerah.
  2. Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah.
  3. Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
  4. Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah.
  6. Penilaian Barang Milik Negara/Daerah.
  7. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah.
  8. Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah.
  9. Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah.
  10. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah.
  11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Negara/Daerah.

Secara bertahap mengenai uraian dari masing-masing kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan barang milik negara/daerah dilanjutkan dengan judul tersendiri. (RenTo)(280620)

Categories: Anggaran, Tata Pemerintahan

Tagged as: ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.