Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. BAB II Dasar, Kedudukan, Fungsi, dan Peran (Pasal 2 – 5)
3. BAB III Batas dan Pembagian Wilayah (Pasal 6 – Pasal 8)
4. BAB IV Bentuk dan Susunan Pemerintahan (Pasal 9 – Pasal 25)
5. BAB V Kewenangan dan Urusan Pemerintah Provinsi (Pasal 26)
6. BAB VI Kerja Sama (Pasal 27 – Pasal 28)
7. BAB VII Tata Ruang dan Kawasan Khusus (Pasal 29 – Pasal 30)
8. BAB VIII Prokoler (Pasal 31)
9. BAB IX Pendanaan (Pasal 32 – Pasal 33)
10. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 34)
11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 35 – Pasal 40)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93

Keterangan: Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.