Perhubungan

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Photo by Kehn Hermano on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di atur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/ atau masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan langsung kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing yang meliputi:

  1. Urusan pemerintahan di bidang jalan.
  2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan.
  4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan.
  5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Urusan Pemerintahan di Bidang Jalan

Urusan pemerintahan di bidang jalan dilaksankan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan, yang meliputi:

  1. Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya.
  2. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan.
  3. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan.
  4. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan.
  5. Penetepan kelas jalan pada setiap ruas jalan.
  6. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
  7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

Baca juga:

Urusan Pemerintahan di Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh kementerian negara yang yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi:

  1. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan.
  2. Manajemen dan rekayasa lalu lintas.
  3. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
  4. Perizinan angkutan umum.
  5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  6. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  7. Penyidikan pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pages: 1 2

Categories: Perhubungan

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.