Peraturan Lain, Sumber Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman

January 22, 2020 Rendra Topan Leave a comment

Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
BAB II Penyelenggaraan Impor Barang Kiriman (Pasal 2 – Pasal 9)
BAB III Impor Barang Kiriman (Pasal 10 – Pasal 32)
BAB IV Ketentuan Lain-Lain (Pasal 33 – Pasal 44)
BAB V Ketentuan Peralihan (Pasal 45)
BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 46 – Pasal 49)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1709

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/pmk.010/2019 Download

Like this:

Like Loading...

Previous PostPenjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard)Next PostPenyelenggaraan Impor Barang Kiriman di Indonesia

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,548 other followers

Email Address:

Daftar Wordpress

Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana

Facebook
Twitter
Linkedin

Tata Pemerintahan

Rumpun Jabatan Fungsional Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999

Hukum Positif Indonesia- Jabatan gunsional yang disampaikan dalam uraian ini dimaksudkan adalah jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Jabatan Fungsional Tujuan Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional Jenis Rumpun Jabatan Fungsional Pengertian Rumpun Jabatan Fungsional Sebelum menyampaikan…

Keep reading

Kelembagaan

Badan Layanan Umum sebagai Perwujudan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Hukum Positif Indonesia- Badan layanan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut di atas, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan…

Keep reading

Kelembagaan

Mengenal Mahkamah Konstitusi

Hukum Positif Indonesia- Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan turunannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam uraian ini…

Keep reading

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Hukum Pidana

Acara Pidana

Pokok-Pokok Praperadilan

Hukum Positif Indonesia- Dalam manajemen penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, dapat diajukan praperadilan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Praperadilan Objek Praperadilan Mekanisme Praperadilan Pengertian Praperadilan Berdasarkan ketentuan Pasal 1…

Keep reading

Acara Pidana

Mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak-anak yang dimplemtasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Pengertian Sistem Peradilan Anak Asas Sistem Peradilan Pidana Anak Kategori Anak dalam Sistem Peradilan Anak Hak Anak dalam Sistem…

Keep reading

Acara Pidana

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Hukum Positif Indonesia- Dalam proses penegakkan hukum tidak terlepas dari tahapan penyidikan dan persidangan yang dalam setiap tahapan tersebut ada yang disebut dengan tersangka dan terdakwa. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 68 Undang-Undang Nomor…

Keep reading

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Hukum Perdata

Produk Bank

Hukum Positif Indonesia- Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa, diantaranya yaitu dengan menjual produk. Produk jasa yang dijual oleh bank dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan produk bank. Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan produk bank, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Dalam uraian ini…

Keep reading

Hukum Perdata

Pengelompokan Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Hukum Positif Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum telah mengelompokan bank berdasarkan modal inti. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Modal Inti Bank Berbadan Hukum Indonesia Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) Kantor Cabang Bank Luar Negeri Pengelompokan Bank Berdasarkan Modal Inti Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang…

Keep reading

Hukum Perdata

Mengenal Lembaga Keuangan Bank di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Setiap negara dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya tidak terlepas dari sebuah lembaga keuangan yang biasa di sebut dengan bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Dalam uraian ini disampaikan…

Keep reading

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Ilmiah

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Bagi masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah nama yang asing terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan atau aktivitas agama Islam di Indonesia. Namun begitu Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Majelis Ulama Indonesia…

Keep reading

Ilmiah

Pandangan Yuridis atas Petisi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Tunjangan Hari Raya

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Tinjauan Pustaka Permasalahan Pembahasan Isi Petisi “THR” Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Negara Kesimpulan Saran Pendahuluan Dalam rangka menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, penulis melalui Hukum Positif Indonesia menuliskannya berdasarkan data dan fakta secara yuridis berkenaan dengan judul artikel ini. Latar Belakang Mengikuti…

Keep reading

Ilmiah

Dasar Perhitungan Zakat dalam Islam

Hukum Positif Indonesia- Zakat dalam Islam hukumnya adalah wajib, dan inilah salah satu perdagangan yang menguntungkan bagi umat Islam selama dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Zakat Pengertian Zakat menurut Bahasa Pengertian Zakat menurut Istilah Jenis Zakat Zakat Nafs (jiwa)/Fithra Zakat Maal (Harta) Penerapan Zakat Harta dan Perhitungannya Ilustrasi…

Keep reading

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Hukum Positif Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman

Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman

Leave a Reply Cancel reply

Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana

Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman

Share this:

Like this:

Related

Leave a Reply Cancel reply

Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana