Lingkungan Hidup

Wilayah Laut Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Jetpack

Secara umum telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Negara Indoensia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan baik pulau-pulau besar maupun kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kedaulatan yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga telah disebutkan bahwa kedaultan Indonesia tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait.

Dengan demikian wilayah laut suatu negara dalam hal ini khususnya wilayah laut Indonesia terdiri atas:

  1. Wilayah perairan.
  2. Wilayah yurisdiksi.
  3. Laut lepas.
  4. Kawasan dasar laut Internasional.

Wilayah Perairan

Wilayah perairan meliputi:

  1. Perairan pedalaman; adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat daris garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.
  2. Perairan kepulauan; adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan  kedalaman atau jarak dari pantai.
  3. Laut teritorial; adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Wilayah Yurisdiksi

  1. Zona tambahan; adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
  2. Zona Ekonomi Eksklusif;  Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. 
  3. Landas kontinen; meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut  hingga paling jauh 350 mil laut atau sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman (isobaths) 2.500 meter.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap wilayah laut memiliki:

  1. Kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
  2. Yurisdiksi tertentu pada zona tambahan.
  3. Hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.

Seluruh kedaulatan sebagaimana tersebut di atas terhadap wilayah laut Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. (RenTo)(050120)

WordPress.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.