Categories
Yustisi

Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard)

Hukum Positif Indonesia- Dalam hal penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) di Indonesia diatur dalam Pasal 276 – Pasal 281 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 276 UU No. 17/2008 menyebutkan bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakkan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai, dalam […]

Categories
Perhubungan

Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Secara umum telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan baik pulau-pulau besar maupun kecil […]

Categories
Perhubungan

Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Sektor Kelautan

Hukum Positif Indonesia- Asas dan tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah sebagai berikut: Asas Penyelenggaraan Kelautan Tujuan Penyelengaraan Kelautan Ruang Lingkup Peraturan Kelautan Berdasarkan azas dan tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dirumuskan ruang lingkup penyelenggaraan kelautan Indonesia sebagaimana […]

Categories
Perhubungan

Pengertian dan Istilah Kelautan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, dan luat merupakan sebagian besar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Wilayah laut memiliki posisi dan nilai strategis  yang mencakup politik, ekonomi. Sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dimana kesemuanya tersebut merupakan modal dasar […]