Skip to content

Perizinan pada Sektor Perdagangan Dalam Negeri

Doa kami bagi para pembaca yang budiman:

اسّلام عليكم ورحمة اللّه وبركا ته

Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu.

By: Rendra Topan

Perizinan juga merupakan indikator dalam penataan perdagangan dalam negeri. Perizinan secara umum diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

  • Kewajiban Membuat Perizinan
  • Bentuk Perizinan

Kewajiban Membuat Perizinan

Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan diwajibkan untuk memiliki izin di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri.

Dalam perizinan yang diberikan oleh menteri, menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian izin tersebut kepada pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu.

Menteri juga dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Perizinan

Bentuk perizinan yang diterbitkan oleh menteri pada sektor perdagangan perdagangan meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Izin usaha.
  • Izin khusus.
  • Pendaftaran.
  • Pengakuan.
  • Persetujuan.

Pengecualian terhadap kewajiban memiliki izin  di bidang perdagangan hanya diberikan kepada usaha mikro.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang perdagangan dan pengecualiannya diatur dengan peraturan menteri. (RenTo)(250819)

WooCommerce

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: