Keuangan

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

By: Rendra Topan

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, namun begitu kewenangan tersebut dapat dilimpahkan sebagian ataupun seluruhnya. Kewenangan yang dapat dilimphakan tersebut yaitu dalam hal:

  1. Perencanaan keuangan daerah.
  2. Penganggaran keuangan daerah.
  3. Pelaksanaan keuangan daerah,
  4. Penatausahaan keuangan daerah.
  5. Pelaporan keuangan daerah.
  6. Pertanggungjawaban keuangan daerah.
  7. Pengawasan keuangan daerah.

Pelimpahan kewenangan tersebut berdasarkan keputusan kepala daerah yang diberikan kepada:

  1. Sekretaris daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah.
  2. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selalu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
  3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran

Dalam pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah kepada pejabat perangkat daerah adalah pemisahan kewenangan antara pejabat yang memerintahkan, menguji dan menerima serta mengeluarkan uang. Pemisahan dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawasan dari masing-masing individu diantara pejabat yang tunjuk atau menerima pelimpahan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah. (RenTo)(140719)

Advertisements

Categories: Keuangan

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.