Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Hukum Positif Indonesia- Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 27 – Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 12 Maret 2019, […]
Hukum Positif Indonesia- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diatur dalam ketentuan Pasal 16 – Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat diatur dalam ketentuan Pasal 15 […]
Hukum Positif Indonesia- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) diatur dalam ketentuan Pasal 12 – Pasal 13 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kuasa pengguna anggaran dalam mengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaiakan mengenai: Pengguna anggaran dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 […]
Hukum Positif Indonesia- Pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 […]
Hukum Positif Indonesia- Pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disamapiakn mengenai: Siapa Koordinator Keuangan Daerah? Koordinator keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 6 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pemegang kekuasan keuangan daerah adalah kepala daerah, yang kewenangannya diatur dalam ketentuan […]
Hukum Positif Indonesia- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diundangkan tanggal 12 Maret 2019, dan […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu membutuhkan biaya yang besar. Penjabaran biaya-biaya ini dituangkan dalam satu […]
Hukum Positif Indonesia- Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas, yang pertanggungjawabannya berada […]
Hukum Positif Indonesia- Mengenai penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 86 – Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 […]
Hukum Positif Indonesia- Retribusi daerah sebagaimana disebutkan dalam BAB I Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang […]
Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pajak Daerah dalam BAB I Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan […]
Hukum Positif Indonesia- Sumber pemerimaan daerah dalam uraian ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Setiap daerah kabupaten/kota dan provinsi sebagai perangkat organisasi pemerintahan tentunya mempunyai sumber dana sebagai pendapatan atau penerimaan daerah, […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah […]
Hukum Positif Indonesia- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan disebut dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rancangan […]
Hukum Positif Indonesia- Tahapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini diatur dalam Pasal 43 – Pasal 53 Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 54 – Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah […]
Hukum Positif Indonesia- Kepala daerah baik gubernur, dan bupati/walikota adalah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah […]