Aparatur

Perencanaan Kinerja

By: Rendra Topan

Perencanaan kinerja diatur dalam Pasal 8 – Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Perencanaan kinerja merupakan tahapan pertama dari sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil diawali dengan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dimana penyusunan dan penetapan SKP memperhatikan perilaku kerja.

Hal-hal yang harus di perhatikan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah:

  1. Perencanaan strategis instansi pemerintah.
  2. Perjanjian kinerja.
  3. Organisasi dan tata kerja.
  4. Uraian jabatan.
  5. SKP atasan langsung.

Perencanaan strategis instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 di atas meliputi antara lain: rencana strategis, rencana kerja, dan cetak biru transformasi organisasi.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ini wajib disusun oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) PP No. 30 Tahun 2019, untuk kemudian disepakati oleh pegawai yang bersangkutan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS setelah direviu oleh pengelola kinerja.

Nah, sebelum dilanjutkan ada baiknya diuraikan terlebih dahulu pengertian tentang:

  1. Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
  2. Pengelola Kinerja adalah pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS.

Sasaran Kinerja Pegawai

Sasaran Kinerja Pegawai atau biasa disingkat dengan SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS  yang harus dicapai setiap tahunnya. SKP berdasarkan isi terbagi atas :

  1. SKP yang memuat kinerja utama.
  2. SKP yang memuat kinerja tambahan.

SKP kinerja utama merupakan penjabaran kinerja dari kinerja utama atasan langsung, yaitu:

  1. Kinerja utama bagi pejabat pimpinan tinggi merupakan penjabaran sasaran unit/organisasi.
  2. Kinerja utama bagi pejabat administrasi merupakan penjabaran kegiatan atasan langsung.
  3. Kinerja utama bagi pejabat fungsional merupakan akumulasi butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan atau kegiatan atasan langsung.

Proses penjabaran kinerja sebagaimana tersebut diatas dilakukan melalui pembahasan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja.

SKP kinerja tambahan merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan karakteristik sebagai berikut:

  1. Disepakati antara pimpinan unit kerja atau Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan pegawai yang bersangkutan.
  2. Diformalkan dalam surat keputusan.
  3. Di luar tugas pokok jabatan.
  4. Sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan.
  5. Terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.

Perlu diingat bahwa tidak semua kinerja tambahan diperlakukan dengan karateristik tersebut diatas, hanya kinerja tambahan yang strategis saja yang perlakukan demikian.

Baik kinerja utama maupun kinerja tambahan setidaknya memuat:

  1. Indikator kinerja individu.
  2. Target kinerja.

Kriteria yang harus diperhatikan dalam penyusunan indikator kinerja individu adalah: 

  1. Spesifik, adalah kemampuan menyatakan sesuatu yang khas/unik dalam menilai kinerja suatu unit kerja.
  2. Terukur, adalah kemampuan yang diukur dengan jelas, memiliki satuan pengukuran dan jelas cara pengukurannya.
  3. Realistis, adalah ukuran yang dapat dicapai dan menantang.
  4. Memiliki batas waktu pencapaian, adalah proses pencapaian indikator kinerja invidu memilik batas waktu yang jelas.
  5. Menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi, adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Target kinerja merupakan target yang ingin di capai berdasarkan kegiatan tugas jabatan dan indikator kinerja individu yang telah ditetapkan berdasarkan data realisasi kinerja periode sebelumnya dan/atau kinerja yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Target kinerja ini meliputi aspek:

  1. Kuantitas, yaitu jumlah/banyaknya keluaran (ouput) dan/atau manfaat (outcome) yang harus ada dalam setiap target kinerja.
  2. Kualitas, yaitu mutu keluaran dan/atau mutu manfaat dan tidak selalu ada dalam target kinerja, disesuaikan dengan jenis dan karakteristis kegiatan yang dilaksanakan.
  3. Waktu, yaitu standar waktu yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dan tidak selalu harus ada dalam target kinerja, disesuaikan dengan jenis dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan.
  4. Biaya, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan dan tidak selalu harus ada dalam target kinerja, disesuaikan dengan jenis dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan.

Setelah tersusunnya perencanaan kinerja, selanjutnya akan diuraikan mengenai pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pada pokok bahasan berikutnya.(RenTo)(190519)

Advertisements

Categories: Aparatur

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.