Skip to content

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan […]

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kegiatan Usaha (Pasal 2 – Pasal 17)
  3. BAB III Sistem Informasi dan Teknologi (Pasal 18 – Pasal 19)
  4. BAB IV Uang Muka Kendaraan Bermotor (Pasal 20 – Pasal 21)
  5. BAB V Batasan Insentif Pihak Ketiga (Pasal 22)
  6. BAB VI Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (Pasal 23 – Pasal 25)
  7. BAB VII Mitigasi Risiko Pembiayaan (Pasal 26 – Pasal 32)
  8. BAB VIII Transparansi Kegiatan Usaha (Pasal 33 – Pasal 38)
  9. BAB IX Kerja Sama Pembiayaan (Pasal 39 – Pasal 42)
  10. BAB X Pemeliharaan dan Pengembalian Bukti Kepemilikan Atas Agunan (Pasal 43 – Pasal 46)
  11. BAB XI Penagihan (Pasal 47 – Pasal 52)
  12. BAB XII Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud (Pasal 53 – Pasal 64)
  13. BAB XIII sertifikasi dan Syarat Keberlanjutan Bagi Pihak Utama (Pasal 65 – Pasal 67)
  14. BAB XIV Penyertaan (Pasal 68)
  15. BAB XV Pendanaan (Pasal 69 – Pasal 81)
  16. BAB XVI Larangan (Pasal 82 – Pasal 83)
  17. BAB XVII Rasio Piutang Pembiayaan (Pasal 84 – Pasal 86)
  18. BAB XVIII Ekuitas (Pasal 87 – Pasal 88)
  19. BAB XIX Tingkat Kesehatan Keuangan (Pasal 89 – Pasal 100)
  20. BAB XX Perusahaan Pembiayaan di Bidang Ketenagalistikan dan Pelayaran (Pasal 101 – Pasal 102)
  21. BAB XXI Penyampaian Laporan Berkala (Pasal 103 – Pasal 106)
  22. BAB XXII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 107 – Pasal 109)
  23. BAB XXIII Penegakan Kepatuhan (Pasal 110 – Pasal 112)
  24. BAB XXIV Sanksi Administratif (Pasal 113 – Pasal 116)
  25. BAB XXV Ketentuan Peralihan (Pasal 117 – Pasal 118)
  26. BAB XXVI Ketentuan Penutup (Pasal 119 – Pasal 121)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: