Aparatur

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

By: Rendra Topan

Pada tanggal 29 April 2017 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 PP No. 30 Tahun 2019. 

Penilaian kinerja PNS ini tahapannya dilakukan berdasarkan pada perencanaan kinerja tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Perencanaan tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Target.
  2. Capaian.
  3. Hasil.
  4. Manfaat yang dicapai.
  5. Perilaku PNS.

Penilaian kinerja PNS tersebut dilakukan berdasarkan prinsip:

  1. Objektivitas, adalah penilaian terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai kinerja PNS.
  2. Terukur, adalah penilaian kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
  3. Akuntabel, adalah seluruh proses penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.
  4. Partisipatif, adalah seluruh proses penilaian kinerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai kinerja PNS dengan PNS yang dinilai.
  5. Transparan, adalah seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil meliputi pengaturan hal-hal sebagai berikut:

  1. Sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil.
  2. Perencanaan kinerja, yang terdiri dari: Penyusunan sasaran kinerja pegawai; penyusunan SKP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; penyusunan SKP bagi Pejabat Pimpinan Unit Kerja Mandiri; penyusunan SKP bagi Pejabat Administrasi; penyusunan SKP bagi Pejabat Fungsional; penyusunan SKP bagi Pejabat Fungsional yang rangkap jabatan; PNS yang diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural, diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau mengambil masa persiapan pensiun; penetapan SKP; perilaku kerja;  
  3. Pelaksanaan rencana kinerja, yang terdiri dari: Pelaksanaan; Pemantauan kinerja; pengukuran kinerja; pembinaan kinerja.
  4. Penilaian kinerja, yang terdiri dari: Penilaian SKP; penilaian perilaku kerja; penilaian kinerja PNS; pejabat penilai dan tim penilai kinerja PNS.
  5. Tindak lanjut, yang terdiri dari: Pelaporan kinerja; pemeringkatan kinerja; penghargaan kinerja; sanksi; keberatan.
  6. Sistem informasi kinerja PNS.
  7. Jabatan fungsional.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Neferi Sipil juga mengatur tentang ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa bagi instansi pemerintah yang telah memiliki sistem manajemen penilaian kinerja PNS dapat tetap melaksanakan sampai dengan ditetapkannya keputusan menteri atas hasil evaluasi bersama terhadap sistem penilaian kinerja tersebut.

Pada bagian penutup dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil juga dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Ketentuan penilaian kinerja secara mutatis mutandis berlaku bagi calon pegawai negeri sipil.
  2. Ketentuan penilaian kinerja PNS dilaksanakan 2 tahun setelah diundangkan.
  3. Peraturan pelaksananya harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak peraturan  pemerintah ini diundangkan.
  4. Penilaian perilaku kerja berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan bawahan langsung harus dilaksanakan instansi pemerintah paling lambat 5 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.
  5. Peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil , dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksana dari peraturan pemerintah ini.
  6. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa peraturan pemerintah ini mulai beralaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 29 April 2019.

Padang pokok bahasan berikutnya akan diuraikan tahapan-tahapan, sistem dan tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, disajikan secara normatif agar semua orang lebih mudah memahaminya terutama bagi pegawai negeri sipil agar lebih mengerti tentang tugas dan tanggung jawabnya. (RenTo)(180519)

Advertisements

Categories: Aparatur

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.