Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).
  2. BAB II Kawasan Khusus (Pasal 2 – Pasal 3).
  3. BAB III Persyaratan Penetapan Kawasan Khusus (Pasal 4 – Pasal Pasal 7).
  4. BAB IV Pengusulan Kawasan Khusus (Pasal 8 – Pasal 16).
  5. BAB V Penetapan Kawasan Khusus (Pasal 17 – Pasal 18).
  6. BAB VI Penyelenggaraan Kawasan Khusus (Pasal 19 – Pasal 23).
  7. BAB VII Pendanaan (Pasal 24 – Pasal 25).
  8. BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 26).
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 27).
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 28).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Hukum Positif Indonesia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading