Rendra Topan
-
Prostitusi Daring
Hukum Positif Indonesia- Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, sedangkan daring merupakan akronim dari “dalam jaringan” dalam bahasa Inggeris biasa disebut online. Jadi prostitusi daring adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu bentuk transaksi perdagangan, dimana salah satu pihak…
-
Peduli Sampah Merupakan Gerakan Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan
Hukum Positif Indonesia- Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) merupakan hari yang ditentukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun begitu penulis berharap hari tertentu tersebut jangan hanya dijadikan seremonial belaka, karena masih banyak yang harus dibenahi. Jadikanlah Hari Peduli Sampah Nasional sebagai awal untuk menciptakan lingkungan yang bersih secara berkelanjutan. Merujuk pada kata…
-
Kekosongan Hukum Terhadap Penahanan Tersangka/Terdakwa Sebelum Inkracht
Hukum Positif Indonesia- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tata cara penahanan mulai dari proses penyidikan sampai dengan upaya hukum tingkat kasasi. Namun demikian pada beberapa kasus perkara pidana, sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap (inkracht) yangmana terhadap terdakwa dilakukan penahanan, dan terdakwa masih melakukan upaya hukum baik tingkat banding ataupun tingkat kasasi tetap…
-
Gaji PNS dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan sering menjadi objek dalam hal tindak pidana korupsi. Judul artikel ini dipilih untuk dapat dijadikan wacana dan pertimbangan para pihak yang berwenang dalam penentuan kebijakan penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena banyaknya PNS dan penyelenggara negara yang terlibat kasus korupsi baik yang dijadikan…
-
Polemik K1, K2 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Hukum Positif Indonesia- Pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, pemerintah telah mengeluarkan moratorium berkenaan dengan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penulis mengartikan moratorium tersebut adalah penundaan penerimaan PNS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun2011, Nomor 141/PMK.01/2011…
-
Tanggung Jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN) Terhadap Masyarakat Dalam Hubungan Antara Pelaku Usaha dan Konsumen
Hukum Positif Indonesia- Daftar isi: Pendahuluan Teknologi yang semakin berkembang mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut. Dalam perkembangannya teknologi membutuhkan sumber energi, yang pada saat ini sumber energi yang umum digunakan adalah listrik. Dipilihnya listrik sebagai sumber energi alasan utamanya adalah karena ramah lingkungan. Hampir semua mesin produksi di pabrik-pabrik industri, alat-alat perlengkapan yang berhubungan…
-
Hubungan Antara Perlindungan Anak Dengan Sistem Peradilan Anak
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Pengertian dan Istilah Berbicara tentang sistem peradilan anak tentunya tidak terlepas dari perlindungan terhadap anak. Terlebih dahulu disampaikan pengertian anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa yang…
-
Indonesia Negara Hukum
Hukum Positif Indonesia- Nusantara adalah sebutan lain untuk negara Indonesia, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia inilah yang menjadi dasar penyebutan nusantara, dimana nusa berarti pulau dalam bahasa sansekerta. Indonesia dengan ribuan pulaunya tentu mempunyai keanekaragaman suku, budaya, adat dan istiadat serta bahasa, sehingga pada tanggal…
-
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tidak Seperti Membalikan Telapak Tangan
Hukum Positif Indonesia- Tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari Pendidikan Nasional oleh bangsa Indonesia. Bicara pendidikan tentunya tidak terlepas dari peranan semua pihak baik masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Penulis memperhatikan perkembangan dunia pendidikan beberapa waktu belakangan ini, dimana penulis menyimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia berawal dari sistem pendidikan itu sendiri yang belum sesuai…
-
Mata Rantai Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Masyarakat Indonesia yang majemuk memungkinkan untuk terjadinya banyak permasalahan yang harus diselesaikan, salah satu diantaranya adalah masalah korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan negara. Bila…
-
Ibadah Merupakan Pencitraan Untuk Tuhan
Hukum Positif Indonesia- Konstitusi memang telah mengatur bahwa negara Indonesia mengakui beberapa agama, dimana antar umat beragama harus saling menghormati dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ibadah merupakan kegiatan yang dilakukan berlandasan keyakinan dalam beragama, yang dilakukan secara tertib dan berkelanjutan, dan mendapatkan imbalan kebaikan atau pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah…
-
“Rempongnya” Jadi Pelaku Usaha di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Sengaja penulis menggunakan bahasa gaul sebagai judul sebagai padanan kata yang lebih sopan menurut penulis. Rempong di sini sebagai padanan kata susah atau repot sekali kalau menjadi pelaku usaha. Pelaku usaha diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai pelaku usaha tentunya harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjalankan usahanya, dimana persayaratan tersebut ditetapkan…
-
Demonstrasi Bukan Budaya Bangsa Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 28 telah mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menyampaikan pendapat…
-
Hubungan Antara Reklamasi dan Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum
Hukum Positif Indonesia- Membahas tentang reklamasi tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai tata ruang. Penulis akan menguraikannya secara yuridis normatif mengenai reklamasi dan tata ruang dalam tulisan ini. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sebagai pengantar diuraikan secara garis besar mengenai penataan ruang dan reklamasi terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan antara reklamasi dan penataan…
-
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perspektif Kegiatan Olahraga dan Hak Anak
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Membaca media online yang menampilkan tema Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan sebuah kegiatan olahraga, menjadi perhatian penulis mengingat hal ini cukup berlebihan dengan sikap penyelenggara yang menghentikan kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya. Alasan pihak penyelenggara menghentikan kegiatan tersebut adalah karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dianggap…
-
Pemotongan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Judul artikel dipilih guna menguraikan mengenai pemotongan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pemotongan penghasilan oleh semua pihak yang berkepentingan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Penghasilan Penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan…
-
Pengalaman Mendapat Telepon Dari Lembaga Pembiayaan
Hukum Positif Indonesia- Akhir-akhir ini banyak lembaga pembiayaan yang tumbuh dan berkembang seperti cendawan dimusim hujan. Mereka (lembaga pembiayaan) mempunyai berbagai macam teori dan praktek untuk menarik perhatian masyarakat dalam rangka pemberian bantuan keuangan dalam berbagai macam kebutuhan yang diperlukan, antara lain alat-alat rumah tangga, elektronik, telepon genggam, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang mendapatkankan…
-
Secangkir Kopi: Kepemilikan Properti di Batam
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Batam merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat dengan status free trade zone. Keistimewaan ini yang menarik para kaum urban untuk datang ke Batam dengan berbagai macam argumen dan latar belakang guna mencari kehidupan yang lebih baik. Batam merupakan salah…
-
Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Hukum Positif Indonesia- Untuk mengetahui hubungan antara kekarantinaan kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar, terlebih dahulu disampaikan pengertian dari kedua hal tersebut. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kekarantinaan Kesehatan Pengertian Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar…
-
Transkrips Surat Terbuka Rusalan Buton dan Akibat Hukumnya
Hukum Positif Indonesia- Sepekan belakangan ini rakyat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan tentang Ruslan Buton yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden republik Indonesia, ada kelompok yang pro dan kontra. Untuk itu penulis menyajikan transkrip surat terbuka Ruslan Buton dan ketentuan pasal yang dilanggar oleh Rusaln Buton sebagai konsekuensi hukumnya berdasarkan siaran…
