Rendra Topan
-
Informasi Palsu (HOAX)
Hukum Positif Indonesia- Di era digital ini begitu mudahnya orang menggunakan media sosial melalui jaringan internet untuk meyebarkan berita-berita/informasi palsu atau bohong (HOAX), sehingga terbaca dan tersebar secara luas bahkan sampai lingkup internasional hanya dalam hitungan menit. Demikian juga halnya dengan Indonesia tidak ketinggalan mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi digital, dimana media-media cetak pun mulai…
-
Dirgahayu Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- “Tujuh belas Agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia….Merdeka.” Sepenggal lirik lagu perjuangan yang diciptakan oleh H. Mutahar, menginformasikan kepada rakyat Indonesia bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama…
-
Korupsi Oh Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Menjelang pemilihan kepala daerah secara langsung beberapa waktu lalu, sudah kita ketahui bersama bahwa ada beberapa calon pasangan kepala daerah terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu juga sekarang menjelang pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif, kita sama-sama mengetahui beberapa anggota legislatif juga terkena operasi tangkap tangan yang…
-
Fenomena Slogan Ganti Presiden
Hukum Positif Indonesia- Menjelang pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2019 nanti, suhu politik semakin tinggi di samping ini merupakan kegiatan lima tahun sekali juga calon pasangan yang akan maju hanya ada dua. Sehingga kemungkinan timbul kampanye hitam (black campaign) sangat besar. Dua calon pasangan tersebut yaitu Jokowi – Ma’ruf Amin dan Prabowo – Sandiaga. Salah…
-
Menjelang Pemilihan Presiden Periode 2019-2024
Hukum Positif Indonesia- Pemilihan Presiden RI periode 2019-2024 sudah memasuki tahapan pendaftaran calon presiden, dimana sampai pada batas akhir waktu pendaftaran yaitu 10 Agustus 2019 yang mendaftar hanya dua pasang bakal calon presiden dan wakil presiden., Joko Widodo (sekarang Presiden) berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin (Ketua Majelis Ulama Indonesia) dan Prabowo. S (mantan Danjen Kopasus)…
-
Kepemimpinan Seorang Pemimpin
Hukum Positif Indonesia- Kepemimpinan atau leadership bahasa nge-trend-nya, menurut saya adalah seni untuk menggerakan satu orang atau lebih, agar dapat berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kemauan kita. Begitu besarnya pengaruh kepemimpinan, maka kita harus bijaksana dalam memilih pemimpin atau bahkan menjadi pemimpin. Mulai dari organisasi terkecil yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan…
-
Hukum dan Air Mata
Hukum Positif Indonesia- Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maksudnya adalah bahwa Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Hukum itu sendiri merupakan serangkaian peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, yang apabila dilanggar mendapatkan sanksi/hukuman. Sanksi/hukuman ini bermacam-macam, ada yang berupa kurungan…
-
Buah Simalakama Sebagai Penegak Hukum
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Profesi penegak hukum merupakan profesi yang bergengsi, namun mempunyai risiko yang tinggi juga. Dikatakan demikian karena profesi inilah yang melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan norma tertulis yang berisikan perintah dan larangan terhadap suatu hal di dalam kehidupan bermasyarakat,yang apabila bila…
-
Uang, Moral dan Etika
Hukum Positif Indonesia- Manusia adalah merupakan makhluk sosial, maksudnya adalah bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya manusia dan makhluk hidup lain di sekitarnya, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat. Dengan adanya masyarakat agar berjalan tertib dan teratur, maka diperlukan sebuah aturan yang mengatur tata cara bermasyarakat berupa nilai dan norma, serta etika, sehingga terciptalah hukum baik…
-
Perusahaan vs Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Judul di atas dipilih penulis karena menarik untuk disampaikan kepada masyarakat mengingat kejadian-kejadian yang berkenaan dengan organisasi kenegaraan Republik Indoesia, yang menurut penulis merupakan negara yang sangat demokratis dengan dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung pada semua tingkatan baik presiden, gubernur, bupati/walikota, sampai dengan anggota legislatif. Penulis melihat fenomena negara seolah-olah merupakan sebuah…
-
Poligami dalam Sistem Hukum Positif Perkawinan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Kita sudah sering mendengar atau membaca isitilah poligami, melalui uraian singkat ini disampaikan uraian secara singkat mengenai poligami. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa yang dimaksud dengan istilah poligami? Poligami merupakan salah satu kata yang maknanya tidak disukai oleh banyak orang baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Hal ini dikarenakan makna poligami…
-
Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum
Hukum Positif Indonesia- Komisi Pemberantasan Korupsi dengan segela kewenangan yang melekat padanya mempunyai wacana untuk menghukum mati para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya saja akan menimbulkan pendapat pro dan kontra akan pelaksanaan hukuman mati tersebut, mengingat dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Asasi…
-
Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sesuai dengan motto situs Hukum Positif Indonesia yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berdasarkan Pancasila”, penulis akan membahas salah satu kasus Perkara Pidana Nomor 612/Pid.B/2018/PN Btm secara Yuridis Normatif, yang mana datanya diambil dari Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negari Batam dengan berpedoman kepada ketentuan hukum pidana dan hukum…
-
Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Penetapan Pehananan Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Hukum Positif Indonesia- Pembahasan ini merupakan dari kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada kesempatan ini akan dibahas tentang penetapan penahanan berdasarkan data yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam. Info SIPP Pada SIPP diinformasikan berkenaan…
-
Tinjauan Yuridis Terhadap Berita Tribun-Medan.com Tentang Surat Edaran PNS Pemerintah Kota Batam
Hukum Positif Indonesia- “Pemkot Batam Terbitkan Surat Edaran (SE) PNS Urunan Bayar Denda Terpidana Korupsi Abdul Samad”, demikian bunyi judul pada salah satu media online Tribun-Medan.com pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 jam 15.38. Judul ini menarik perhatian penulis karena berkenaan dengan Pemerintah Kota Batam dimana tempat penulis bekerja. Sesuai dengan motto web Hukum…
-
Pesta Demokrasi dan KKN
Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, artinya bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu Indonesia menetapkan peraturan demokrasi dalam rangka pelaksanaan demokrasi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan…
-
Saat Penguasa “Dirangkul” Pengusaha
Hukum Positif Indonesia- Judul ini merupakan hal yang menarik perhatian bagi penulis, karena melihat fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan penulis sendiri dan ditambah dengan informasi dan berita dari media cetak maupun online. Penguasa menurut hemat penulis adalah seorang atau kelompok yang diberi dan mempunyai kewenangan berkenaan dengan keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan olehnya akan…
-
Struktur Organisasi BP Batam: Tinjauan Yuridis
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penulis tertarik membahas tentang susunan organisasi Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengingat hal-hal yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil dan jabatannya yang memang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada beberapa hal yang…
-
Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Berkenaan dengan Kendaraan Dinas
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu membutuhkan biaya yang besar. Penjabaran biaya-biaya ini dituangkan dalam satu pembukuan yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai sebuah organisasi yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat, menurut penulis mengenai hal-hal yang berkenaan dengan anggaran berbeda…
-
“Primadona” nya Lowongan Kerja Menjadi Pegawai Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai ciri yang salah satunya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan, dimana angka usia pencari kerja cukup banyak jika dibandingkan dengan kesempatan dan lapangan kerja yang tersedia. Sektor lapangan pekerjaan terdiri dari sektor swasta/non pemerintah dan sektor pemerintah. Menjadi pegawai pemerintah merupakan suatu kebanggaan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hal…
