Surat Keputusan (SK) Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Legalitas dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Seiring dengan program kerja yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang penyederhanaan birokrasi, maka pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah…
Keep readingKedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Bagi masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah nama yang asing terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan atau aktivitas agama Islam di Indonesia. Namun begitu Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Majelis Ulama Indonesia…
Keep readingStandar Operasional Prosedur Tata Kelola Penanganan Pengaduan Masyarakat
Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini merupakan proyek perubahan yang penulis lakukan pada waktu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam pada Tahun 2014. Naskah asli berjudul “Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Berkenaan dengan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam Bidangn Pembangunan” dalam…
Keep readingPandangan Yuridis atas Petisi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Tunjangan Hari Raya
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Dalam rangka menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, penulis melalui Hukum Positif Indonesia menuliskannya berdasarkan data dan fakta secara yuridis berkenaan dengan judul artikel ini. Latar Belakang Mengikuti pemberitaan pada beberapa media online yang bertemakan “petisi” penolakan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Pegawai Negeri Sipil berkenaan…
Keep readingKewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren
Hukum Positif Indonesia- Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber daya mineral. Mencermati hal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan judul di atas memperhatikan fenomena yang…
Keep readingKekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif. Dampak positif dari pemilihan kepala daerah secara lagsung salah satunya adalah terselenggaranya sistem demokrasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sedangkan salah satu dampak negatif yang…
Keep readingSimulasi Perhitungan Besaran Tagihan Listrik
Hukum Positif Indonesia- Energi listrik seiring dengan kemajuan teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting, mengingat sebagian besar teknologi saat ini menggunakan tenaga listrik, bahkan saat ini kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak sudah mulai alih teknologi, dikembangkan untuk menggunakan tenaga listrik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Landasan Pemikiran Bayangkan besarnya kebutuhan energi listrik yang digunakan…
Keep readingRancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik
Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 16 Juli 2020 yang menyampaikan aspirasinya agar pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (demikian tertulis pada draftnya) tidak dilanjutkan dengan alasan yang dikemukan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan…
Keep readingPembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan listrik sampai sekitar 100%. Hal ini tentunya merugikan konsumen. Tagihan listrik yang melonjak tersebut terjadi tanpa didasari pada data pencatatan meteran yang akurat, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang merupakan…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
You must log in to post a comment.