Kumpulan Opini Hukum Positif Indonesia

Tinjauan Yuridis
  • Surat Keputusan (SK) Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Legalitas dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

    Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Seiring dengan program kerja yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang penyederhanaan birokrasi, maka pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah […]

    Read more
  • Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia

    Hukum Positif Indonesia- Bagi masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah nama yang asing terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan atau aktivitas agama Islam di Indonesia. Namun begitu Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Majelis Ulama Indonesia […]

    Read more
  • Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Penanganan Pengaduan Masyarakat

    Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini merupakan proyek perubahan yang penulis lakukan pada waktu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam pada Tahun 2014. Naskah asli berjudul “Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Berkenaan dengan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam Bidangn Pembangunan” dalam […]

    Read more
  • Pandangan Yuridis atas Petisi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Tunjangan Hari Raya

    Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Dalam rangka menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, penulis melalui Hukum Positif Indonesia menuliskannya berdasarkan data dan fakta secara yuridis berkenaan dengan judul artikel ini. Latar Belakang Mengikuti pemberitaan pada beberapa media online yang bertemakan “petisi” penolakan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Pegawai Negeri Sipil berkenaan […]

    Read more
  • Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren

    Hukum Positif Indonesia- Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber daya mineral. Mencermati hal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan judul di atas memperhatikan fenomena yang […]

    Read more
  • Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah

    Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif. Dampak positif dari pemilihan kepala daerah secara lagsung salah satunya adalah terselenggaranya sistem demokrasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sedangkan salah satu dampak negatif yang […]

    Read more
  • Simulasi Perhitungan Besaran Tagihan Listrik

    Hukum Positif Indonesia- Energi listrik seiring dengan kemajuan teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting, mengingat sebagian besar teknologi saat ini menggunakan tenaga listrik, bahkan saat ini kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak sudah mulai alih teknologi, dikembangkan untuk menggunakan tenaga listrik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Landasan Pemikiran Bayangkan besarnya kebutuhan energi listrik yang digunakan […]

    Read more
  • Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik

    Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 16 Juli 2020 yang menyampaikan aspirasinya agar pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (demikian tertulis pada draftnya) tidak dilanjutkan dengan alasan yang dikemukan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan […]

    Read more
  • Pembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen

    Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan listrik sampai sekitar 100%. Hal ini tentunya merugikan konsumen. Tagihan listrik yang melonjak tersebut terjadi tanpa didasari pada data pencatatan meteran yang akurat, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang merupakan […]

    Read more
  • Virus Corona Merupakan Makhluk Tuhan Paling “Sexy”

    Hukum Positif Indonesia- Mewabahnya virus corona yang dikenal dengan sebutan COVID-19 di seluruh belahan jagad raya merupakan rencana Tuhan yang membuktikan kepada umat manusia bahwa Tuhan itu ada. Virus corona tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, namun keberadaannya pasti dan nyata yang dibuktikan dengan banyaknya pasien yang terpapar oleh virus corona. Tulisan ini tidak memuat […]

    Read more
  • Transkrips Surat Terbuka Rusalan Buton dan Akibat Hukumnya

    Hukum Positif Indonesia- Sepekan belakangan ini rakyat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan tentang Ruslan Buton yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden republik Indonesia, ada kelompok yang pro dan kontra. Untuk itu penulis menyajikan transkrip surat terbuka Ruslan Buton dan ketentuan pasal yang dilanggar oleh Rusaln Buton sebagai konsekuensi hukumnya berdasarkan siaran […]

    Read more
  • Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Hukum Positif Indonesia- Untuk mengetahui hubungan antara kekarantinaan kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar, terlebih dahulu disampaikan pengertian dari kedua hal tersebut. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kekarantinaan Kesehatan Pengertian Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar […]

    Read more
  • Secangkir Kopi: Kepemilikan Properti di Batam

    Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Batam merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat dengan status free trade zone. Keistimewaan ini yang menarik para kaum urban untuk datang ke Batam dengan berbagai macam argumen dan latar belakang guna mencari kehidupan yang lebih baik. Batam merupakan salah […]

    Read more
  • Pengalaman Mendapat Telepon Dari Lembaga Pembiayaan

    By: Rendra Topan Akhir-akhir ini banyak lembaga pembiayaan yang tumbuh dan berkembang seperti cendawan dimusim hujan. Mereka (lembaga pembiayaan) mempunyai berbagai macam teori dan praktek untuk menarik perhatian masyarakat dalam rangka pemberian bantuan keuangan dalam berbagai macam kebutuhan yang diperlukan, antara lain alat-alat rumah tangga, elektronik, telepon genggam, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang mendapatkankan […]

    Read more
  • Pemotongan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

    By: Rendra Topan Judul artikel dipilih guna menguraikan mengenai pemotongan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil  (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pemotongan penghasilan oleh semua pihak yang berkepentingan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Penghasilan Penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan […]

    Read more
  • Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perspektif Kegiatan Olahraga dan Hak Anak

    By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Membaca media online yang menampilkan tema Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan sebuah kegiatan olahraga, menjadi perhatian penulis mengingat hal ini cukup berlebihan dengan sikap penyelenggara yang menghentikan kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya. Alasan pihak penyelenggara menghentikan kegiatan tersebut adalah karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dianggap […]

    Read more
  • Hubungan Antara Reklamasi dan Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum

    By: Rendra Topan Membahas tentang reklamasi tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai tata ruang. Penulis akan menguraikannya secara yuridis normatif mengenai reklamasi dan tata ruang dalam tulisan ini. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sebagai pengantar diuraikan secara garis besar mengenai penataan ruang dan reklamasi terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan antara reklamasi dan penataan […]

    Read more
  • Demonstrasi Bukan Budaya Bangsa Indonesia

    By: Rendra Topan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 28 telah mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan Pasal 28 UUD 1945 tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menyampaikan pendapat di […]

    Read more
  • “Rempongnya” Jadi Pelaku Usaha di Indonesia

    By: Rendra Topan Sengaja penulis menggunakan bahasa gaul sebagai judul sebagai padanan kata yang lebih sopan menurut penulis. Rempong di sini sebagai padanan kata susah atau repot sekali kalau menjadi pelaku usaha. Pelaku usaha diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai pelaku usaha tentunya harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjalankan usahanya, dimana persayaratan tersebut ditetapkan […]

    Read more
  • Ibadah Merupakan Pencitraan Untuk Tuhan

    By: Rendra Topan Konstitusi memang telah mengatur bahwa negara Indonesia mengakui beberapa agama, dimana antar umat beragama harus saling menghormati dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ibadah merupakan kegiatan yang dilakukan berlandasan keyakinan dalam beragama, yang dilakukan secara tertib dan berkelanjutan, dan mendapatkan imbalan kebaikan atau pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah […]

    Read more
  • Mata Rantai Korupsi

    By: Rendra Topan Masyarakat Indonesia yang majemuk memungkinkan untuk terjadinya banyak permasalahan yang harus diselesaikan, salah satu diantaranya adalah masalah korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan negara. Bila […]

    Read more

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.