BUMN | Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan […]

inUndang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Persero (Persero)

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Yodya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Yodya Karya Menjadi Perusahaan […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara PN Virama Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara PN Virama Karya Menjadi Perusahaan […]

inPeraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan […]

inUndang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Lembaran Negara Republik […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PEraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Lembaran Negara Republik […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya menjadi Perusahaan Perseroan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya menjadi Perusahaan […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Gelas

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Gelas Lembaran Negara […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh Lembaran […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara Lembaran […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya Lembaran Negara […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces Lembaran Negara […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines Lembaran […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal […]

inPeraturan Pemerintah

black sail ship on body of water

Lembaga Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun […]

inOrganisasi Nonpemerintahan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Sistematika Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal […]

inUndang-Undang

Kewenangan Badan Pengusahaan Batam dalam Penyelenggaraan Hak Pengelolaan atas Lahan di Batam

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kota Batam yang merupakan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, khususnya dalam […]

inOrganisasi Nonpemerintahan

Peran Strategis Perum Bulog dalam Ketahanan Pangan

Hukum Positif Indonesia- Dalam menunjang kebijakan program pemerintah di bidang logistik pangan dan pembangunan nasional, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah […]

inOrganisasi Nonpemerintahan

Mengenal Badan Usaha Milik Negara

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah […]

inOrganisasi Nonpemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pendirian Perusahaan (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Anggaran Dasar Perusahaan […]

inPeraturan Pemerintah