Hukum Positif Indonesia- Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka untuk peningkatan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Para pihak dalam perdagangan melalui […]
Hukum Positif Indonesia- Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadi perubahan dari kebiasaan- kebiasaan yang selama ini […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, hal ini didasarkan pada salah satu konsideran […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Lahan yang dapat dialokasikan adalah lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel sebelumnya tentang “alokasi lahan” telah diuraikan mengenai subjek pengalokasian dan kewajiban pengguna lahan, termasuk uang […]
Hukum Positif Indonesia- Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan […]
Hukum Positif Indonesia- Pengertian alokasi lahan disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kota Batam yang merupakan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, khususnya dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam sebagaiman diatur dalam Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk meringankan beban keuangan negara berkenaan dengan pengadaan bahan bakar minyak yaitu minyak tanah khusunya untuk pemakaian […]
Hukum Positif Indonesia- Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan […]
Hukum Positif Indonesia- Bentuk kontrak diatur dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bentuk […]
Hukum Positif Indonesia- Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang menggunakan metode penyedia maupun metode swakelola diperlukan sebuah dokumen yang disebut […]
Hukum Positif Indonesia- Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan dari persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui metode penyedia. Dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik akan dilakukan pengahapusan oleh penyelenggara sistem elektronik selama informasi dan dokumen […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Artikel sebelumnya telah diuraikan tentang tata kelola sistem elektronik yang merupakan kewajiban […]
Hukum Positif Indonesia- Sistem elektronik harus dikelola dengan baik dan benar oleh penyelenggaranya untuk melindungi konsumen yang dalam hal ini […]
Hukum Positif Indonesia- Alasan selanjutnya seseorang dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah karena tidak lagi menjabat sebagai pejabat […]
Hukum Positif Indonesia- Pada dasarnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh atau dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus sebuah organisasi […]
Hukum Positif Indonesia- Sebagaimana halnya dengan mekanisme penerimaan Pegawai Negeri Sipil, tentunya untuk pemberhentian juga mempunyai prosedur atau tata cara. […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendaftaran Sistem Elektronik Penyelenggara sistem elektronik baik itu publik maupun privat berkewajiban […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggara sistem elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” telah disebutkan mengenai pengertian dari sistem elektronik, yaitu serangkaian perangkat […]
Hukum Positif Indonesia- Perkembangan teknologi informasi dan digital yang begitu cepat menjadi fokus pemerintah dalam melindungi masyarakatnya berkenaan dengan perekonomian, dan yang […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan Penyisipan Pasal 70A, 70B, dan 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan penyisipan ketentuan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan penyisipan ketentuan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonoesia- Kamis ini (31/10), Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas dengan topik “Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”, […]
Hukum Positif Indonesia- Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas kedua, dengan topik “Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan penyisipan BAB VA tentang Dewan Pengawas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua […]