Hukum Positif Indonesia- Hak dan kewajiban anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 19 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang […]
Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, Kelembagaan, Aparatur, Anggaran, Pemilu, Pengadaan Barang dan Jasa
Hukum Positif Indonesia- Hak dan kewajiban anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 19 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum […]
Hukum Positif Indonesia- Mengenai kendaraan diatur dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu […]
Hukum Positif Indonesia- Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di atur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 13 Undang-Undang Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 […]
Hukum Positif Indonesia- Impor barang kiriman diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Metrologi Legal Metrologi legal terdiri dari dua kata yaitu metrologi dan […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara […]
Hukum Positif Indoensia- Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan flora dan fauna dalam satu ekosistem, dimana hutan Indonesia juga […]
Hukum Positif Indonesia- Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berasal dari bahasa sansekerta “panca” yang berarti lima dan “sila” yang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Komponen penggunaan dana Bantuan Operasional […]
Hukum Positif Indonesia- Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler diatur dalam kententuan Pasal 6 – Pasal 8 Peraturan Menteri […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Persyaratan Umum Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Berdasarkan ketentuan Pasal 4 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler sebagaimana […]
Hukum Positif Indonesia- Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hal ini berdampak […]
Hukum Positif Indonesia- Urusan Pemerintahan sebagaimana diketahui terdiri dari urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Tentunya untuk mengelompokan urusan […]
Hukum Positif Indonsia- Mengenai syarat dan kententuan pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun […]
Hukum Positif Indonesia- Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai oleh Pemerintah Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 […]
Hukum Positif Indonesia- Bahan bakar minyak solar (gas oil) merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak tertentu, yang diberi subsidi oleh […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Persyaratan Calon Kepala Daerah Persyaratan calon kepala daerah di Indonesia […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) di Indonesia diatur dalam Pasal 276 – […]
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan letak geografisnya merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau-pulau […]
Hukum Positif Indonesia- Badan Keamanan Laut merupakan implementasi dari Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Asas dan tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, dan luat […]
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan umum mengenai impor diatur dalam Pasal 45 – Pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Ekspor Definisi ekspor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Perdagangan luar negeri diatur dalam Pasal 38 – Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal perdagangan dalam negeri, pemerintah telah mengatur larangan dan pembatasan perdagangan barang dan jasa dalam Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang […]