Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 33, dan perubahan Pasal 37 UU No.19/2019 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan Perubahan Pasal 24, Perubahan Pasal 29, dan Perubahan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan, maka pemerintah melalui Ombudsman menerbitkan […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan penghapusan Pasal 19 ayat (2), perubahan Pasal 21, penghapusan Pasal 22, dan pengapusan […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 13, pengahpusan Pasal 14, dan perubahan kententuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Ketentuan Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan […]
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Ketentuan Pasal 10A dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ketentuan Umum, Tugas, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Pada artikel ini disandingkan […]
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 […]
Hukum Positif Indonesia- Pada tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 728 Tahun 2019, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 213 Tahun 2019, dan Menteri […]
Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang berkenaan dengan kepastian hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor […]
Pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Presiden Terpilih Joko Widodo menyampaikan pidatonya bersempena dengan pelantikan tersebut. […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tipe swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Setelah terbitnya rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan berikutnya adalah melakukan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengenai persiapan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Lampung terdiri dari 2 Kota, dan 13 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 Kota, dan 9 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 Kota, dan 13 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan No. Kabupaten/Kota […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 1 Kota, dan 6 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung […]
Hukum Positif Indonesia- Toko modern merupakan salah satu jenis pasar sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam uraian ini disampaikan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam pendirian toko modern dan pusat perbelanjaan sebagai bagian dari sarana perdagangan diperlukan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana yang […]
Hukum Positif Indonesia- Sebagaimana kita ketahui pada artikel tentang jenis pasar bahwa pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modren merupakan […]
Hukum Positif Indonesia- Setelah semua tahapan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan mulai dari perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis/KAK, pemaketan barang/jasa, […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Jambi terdiri dari 2 Kota, dan 9 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 Kota, dan 5 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau No. Kabupaten/Kota […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata “pasar”, pada artikel ini diuraikan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan […]
Hukum Positif Indonesia- Konsolidasi pengadaan merupakan bagian tahapan dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah tahapan rencana pengadaan, spesifikasi teknis/Kerangaka Acuan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Riau terdiri dari 2 Kota, dan 10 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Pemaketan pengadaan diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 7 Kota, dan 12 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat No. Kabupaten/Kota […]