Hukum Positif Indonesia- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja […]
Hukum Positif Indonesia- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja […]
Hukum Positif Indonesia- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) diatur dalam ketentuan Pasal 12 – Pasal 13 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kuasa pengguna anggaran dalam mengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaiakan mengenai: Pengguna anggaran dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 […]
Hukum Positif Indonesia- Pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 […]
Hukum Positif Indonesia- Pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disamapiakn mengenai: Siapa Koordinator Keuangan Daerah? Koordinator keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 6 […]
Hukum Positif Indonesia- Tidak hanya presiden yang mempunyai staf khusus, wakil presiden juga memiliki staf khusus untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya […]
Hukum Positif Indonesia- Staf khusus presiden diatur dalam ketentuan Pasal 17 – Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 […]
Hukum Positif Indonesia- Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya selain dibantu oleh para Menteri, juga dibantu oleh utusan khusus presiden guna memperlancar […]
Hukum Positif Indonesia- Pengaturan cuti bagi pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 309 – 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 […]
Hukum Positif Indonesia- Perlindungan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 […]
Hukum Positif Indonesia- Jaminan pensiun dan jaminan hari tua diatur dalam ketentuan Pasal 304 – Pasal 307 Peraturan Pemerintah Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara […]
Hukum Positif Indonsia- Mengenai syarat dan kententuan pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun […]
Hukum Positif Indonesia- Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai oleh Pemerintah Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 […]
Hukum Positif Indonesia- Alasan selanjutnya seseorang dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah karena tidak lagi menjabat sebagai pejabat […]
Hukum Positif Indonesia- Pada dasarnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh atau dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus sebuah organisasi […]
Hukum Positif Indonesia- Sebagaimana halnya dengan mekanisme penerimaan Pegawai Negeri Sipil, tentunya untuk pemberhentian juga mempunyai prosedur atau tata cara. […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan Penyisipan Pasal 70A, 70B, dan 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan penyisipan ketentuan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Setelah mengucapkan sumpah/janji, selanjutnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik […]
Hukum Positif Indonesia- Mencermati judul artikel ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa terdapat dua buah istilah dalam pendidikan yang sekilas […]
Berbagi informasi kepada rekan-rekan PNS Keppres No. 13/2019: Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440H Tanggal 3, 4, dan 7 […]
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan kinerja diatur dalam Pasal 8 – Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian […]
Hukum Positif Indonesia- Penilaian kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri […]
Hukum Positif Indonesia- Pada tanggal 29 April 2017 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai […]
By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Penerima Tunjangan, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang […]
By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Penerima Pensiun, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang […]
By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Pejabat Negara, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka menjamin kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 […]