Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 11).
2. BAB II Persyaratan Dasar (Pasal 12 – Pasal 123).
3. BAB III Perizinan Berusaha (Pasal 124 – Pasal 134).
4. BAB IV Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (Pasal 135 – Pasal 136).
5. BAB V Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (Pasal 137 – Pasal 187).
6. BAB VI Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Pasal 188 – Pasal 237).
7. BAB VII Pengawasan (Pasal 238 – Pasal 347).
8. BAB VIII Evaluasi dan Informasi Kebijakan (Pasal 348 – Pasal 349).
9. BAB IX Pendanaan (Pasal 350).
10. BAB X Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan (Pasal 351 – Pasal 352).
11. BAB XI Sanksi (Pasal 353 – Pasal 543).
12. BAB XII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 544 – Pasal 546).
13. BAB XIII Ketentuan Peralihan (Pasal 547 – Pasal 548).
14. BAB XIV Ketentuan Penutup (Pasal 549 – Pasal 552).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98