Arsip – Laman 74 – Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia

inYustisi

Tahapan Pelaporan dan Penyelesaiannya pada Ombudsman

inPeraturan Lain

Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan UU KPK: Analisis Pasal 19 dan 21

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Pasal KPK: Apa yang Baru di UU 19/2019?

lots of numbers

inOrganisasi Nonpemerintahan

Tugas dan Wewenang KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

inOrganisasi Nonpemerintahan

Tugas dan Wewenang KPK Berdasarkan UU 19/2019

gray bicycle chain on orange surface

inOrganisasi Nonpemerintahan

Analisis Perubahan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Korupsi

inOrganisasi Nonpemerintahan

Tugas dan Wewenang KPK: Analisis Perubahan UU 19 Tahun 2019

blue red and yellow stripe surface

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Undang-Undang KPK 2019: Apa yang Baru?

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perbandingan UU KPK: Poin-Poin Perubahan 2019

inOrganisasi Nonpemerintahan

Analisis Perubahan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Korupsi

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

inKomunikasi dan Informasi

Hari Libur Nasional 2020

piled books

inYustisi

Perubahan Terhadap Ketentuan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundangan di Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

inKomunikasi dan Informasi

Pidato Presiden Republik Indonesia Terpilih Joko Widodo Periode 2019-2024

inAset

4 (empat) Tipe Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pelaksanaannya

assorted cosmetic lot

inAset

Persiapan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

inOrganisasi Pemerintahan

Provinsi Lampung

inOrganisasi Pemerintahan

Provinsi Bengkulu

inOrganisasi Pemerintahan

Provinsi Sumetera Selatan

inOrganisasi Pemerintahan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Panduan Toko Modern di Indonesia

Dokumen Pendirian Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan

Pedoman Pendirian Pasar sebagai Sarana Perdagangan

inAset

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

inOrganisasi Pemerintahan

Provinsi Jambi

inOrganisasi Pemerintahan

Provinsi Kepulauan Riau

Mengenal Pasar Sebagai Sarana Perdagangan

inAset

Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah