Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana […]
Hukum Positif Indonesia- Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah […]
Hukum Positif Indonesia- Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 28 – Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Energi listrik seiring dengan kemajuan teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting, mengingat sebagian besar teknologi saat ini […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal […]
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, bahwa, “setiap […]
Hukum Positif Indonesia- Pengalokasian lahan di batam diatur dalam ketentuan Pasal 6 – Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya juga didukung dengan pendanaan dan pengelolaannya dalam bentuk bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Penundaan tahapan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 […]
Hukum Positif Indonesia- Pengaturan cuti bagi pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 309 – 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang terpercaya untuk mendukung penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, […]
Hukum Positif Indonesia- Pandemi COVID-19 yang mendunia membuat pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Impor barang kiriman diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel sebelumnya tentang “alokasi lahan” telah diuraikan mengenai subjek pengalokasian dan kewajiban pengguna lahan, termasuk uang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Artikel sebelumnya telah diuraikan tentang tata kelola sistem elektronik yang merupakan kewajiban […]
Hukum Positif Indonesia- Alasan selanjutnya seseorang dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah karena tidak lagi menjabat sebagai pejabat […]
Hukum Positif Indonesia- Pada dasarnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh atau dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus sebuah organisasi […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendaftaran Sistem Elektronik Penyelenggara sistem elektronik baik itu publik maupun privat berkewajiban […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan, maka pemerintah melalui Ombudsman menerbitkan […]
Hukum Positif Indonesia- Sebagaimana kita ketahui pada artikel tentang jenis pasar bahwa pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modren merupakan […]
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan pengadaan diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. […]
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dapat melakukan kerja sama dengan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain diatur dalam Pasal 2 […]
Hukum Positif Indonesia- Undang-undang dalam proses penyusunannya merupakan kewenangan dewan perwakilan rakyat dan presiden. Sebelum disahkan menjadi sebuah undang-undang biasanya […]
Hukum Positif Indonesia- Telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bahwa pelaksanaan pemilihan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pembentukan Desa Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 […]
Hukum Positif Indonesia- Permeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum merupakan salah satu upaya hukum luar biasa terhadap semua putusan yang […]
Hukum Positif Indonesia- Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) merupakan salah satu upaya hukum luar […]