Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta hak dan kewajibannya, seorang kepala desa harus melalui mekanisme pemilihan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksankan tugas dan kewenangannya, seorang kepala memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang kepala desa beserta hak dan kewajibannya diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 […]
Hukum Positif Indonesia- Ruang lingkup pelayaran di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. […]
Hukum Positif Indonesia- Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah menetapkan cuti bersama bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 melalui Keputusan Presiden Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengatur pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) agar tepat sasaran melalui […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Masyarakat di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban di bidang kesehatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 – […]
Hukum Positif Indonesia- Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang sudah ada sejak tahun 1912 M. Dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 […]
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun […]
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 […]
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diatur dalam ketentuan Pasal 37 – Pasal 63 Undang-Undang Nomor […]
Sistematika Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 12 DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar […]
Sistematika Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 9 Daftar Isi Daftar Gambar Bab 1 Dinamika Perwujudan […]
Hukum Positif Indonesia- Diskresi diatur dalam ketentuan Pasal 22 – Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. […]
Hukum Positif Indonesia- Kewenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 21 Undang-Undang Nmor 30 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan data pribadi yang juga merupakan hak setiap warga negara, […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dan guna meningkatkan produktivitas kerja, serta menjamin kepastian hukum berkenaan dengan […]
Hukum Positif Indonesia- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional merupakan peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka penyederhanaan birokrasi melalui transformasi briokrasi yang dinamis, dan professional di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan […]
Hukum Positif Indonesia- Libur Nasional Tahun 2023 Cuti Bersama Ketetapan mengenai libur nasional dan cuti bersama tertuang dalam SKB No. […]
Hukum Positif Indonesia- Badan Kepegawaian Negara telah mengirimkan Surat Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan […]