Rendra Topan
-
Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi Partai Politik
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebuah partai politik yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana yang termaktub dalam akta notaris berkenaan dengan pendirian dan pembentukan partai politik, partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain hak dan kewajiban, sebuah partai partai politik juga dilarang untuk…
-
Perselisihan dalam Partai Politik: Solusi Hukum di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam sebuah partai politik tidak jarang terjadi perselisihan, mengenai hal ini tentunya juga telah diatur cara penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 32 – Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Perselisihan Partai Politik Hal-hal yang menjadi ruang lingkup atau objek…
-
Selayang Pandang mengenai Organisasi Kemasyarakatan
Hukum Posisitf Indonesia- Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh…
-
Mengenal Mahkamah Konstitusi
Hukum Positif Indonesia- Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan turunannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam uraian ini…
-
Badan Layanan Umum sebagai Perwujudan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Badan layanan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut di atas, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan…
-
Mengenal Komisi Aparatur Sipil Negara
Hukum Positif Indonesia- Untuk melaksakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga dengan sebutan Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Komisi Aparatur Sipil Negara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan…
-
Provinsi Sulawesi Selatan
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan…
-
Provinsi Sulawesi Utara
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan…
-
Provinsi Sulawesi Tenggara
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan…
-
Provinsi Sulawesi Tengah
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Tangah sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan…
-
Provinsi Kalimantan Selatan
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan…
-
Provinsi Kalimantan Barat
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan…
-
Provinsi Kalimantan Timur
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan…
-
17 Partai Politik dan 6 Partai Politk Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal…
-
Mengenal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Hukum Positif Indonesia- Mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diatur dalam ketentuan Pasal 37 – Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pusat Transaksi Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Pusat Transaksi Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga…
-
Mengenal Persyarikatan Muhammadiyah
Hukum Positif Indonesia- Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang sudah ada sejak tahun 1912 M. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sejarah Singkat Beridirinya Persyarikatan Muhammadiyah Persyarikatan Muhammadiyah didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan 18 November 1912 M. di Desa Kauman Jogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan yang memiliki nama kecil…
-
Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang kepala desa beserta hak dan kewajibannya diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kepala Desa Kepala desa…
-
Hak dan Kewajiban Kepala Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksankan tugas dan kewenangannya, seorang kepala memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Uraian ini disampaikan mengenai: Hak…
-
Daftar Kementerian dan Lembaga Indonesia 2024
Hukum Positif Indonesia- Kementerian/Lembaga dalam Lingkup Koordinasi Kementerian Koordinator Kementerian/Lembaga di luar Koordinasi Kementerian Koordinator Susunan kabinet tersebut di atas diberi judul oleh Presiden Ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto “Kabinet Merah Putih”. -Rento211024-
-
Peran dan Fungsi Sekretariat Kabinet dalam Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan baik secara teknis, adminstrasi, analisis, dan pemikiran, maka diperlukan sebuah lembaga yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kedudukan Sekretariat Kabinet Kedudukan Sekretariat Kabinet sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 55 tentang Sekretariat Kabinet adalah…
