Hukum Positif Indonesia- Mencermati judul artikel ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa terdapat dua buah istilah dalam pendidikan yang sekilas […]
Hukum Positif Indonesia- Standar nasional pendidikan merupakan acuan atau pedoman dalam perumusan kurikulum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 – […]
Hukum Positif Indonesia- Secara umum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah mengaturnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik terhadap tanah yang berupa […]
Hukum Positif Indonesia- Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah untuk […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah di Indonesia, pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan agar efektif dan efisien menerbitkan Peraturan Presiden Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala […]
Hukum Positif Indonesia- Telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bahwa pelaksanaan pemilihan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Siapa yang Melakukan Penataan Desa? Sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pembentukan Desa Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 […]
Hukum Positif Indonesia- Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 71 – Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 […]
Hukum Positif Indonesia- Pembagian wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai […]
Hukum Positif Indonesia- Susunan, kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 […]
Hukum Positif Indonesia- Desa merupakan struktur terkecil dari pembagian wilayah Republik Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan kelurahan. Desa terdiri dari desa […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pemegang kekuasan keuangan daerah adalah kepala daerah, yang kewenangannya diatur dalam ketentuan […]
Hukum Positif Indonesia- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diundangkan tanggal 12 Maret 2019, dan […]
Hukum Positif Indonesia- Setelah mengetahui jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disampaikan pada artikel sebelumnya, berikutnya akan disampaikan mengenai materi […]
Hukum Positif Indonesia- Pada uraian sebelumnya telah disampaikan mengenai peraturan perundang-undangan secara garis besar dan asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta merupakan negara hukum sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam keseharian acap kali kita mendengar kata meterai terutama pada saat melakukan transaksi berkenaan dengan kuitansi sebagai […]
Hukum Positif Indonesia- Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren […]
Hukum Positif Indonesia- Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga hilang atau tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Adapun hal-hal yang menyebabkan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Telah diuraikan pada pokok bahasan mengenai urusan […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel sebelumnya tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diuraikan secara umum tentang warga negara. Selanjutnya pada kesempatan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berkenaan dengan tahun ajaran baru, Pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan telah […]
Hukum Positif Indonesia- Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini dapat memudahkan bagi penggunanya dan dapat pula membahayakan. Kepentingan bisnis saat […]
Hukum Positif Indonesia- Urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi: Pengertian Urusan Pemerintahan Konkuren Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi […]
Hukum Positif Indonesia- Urusan pemerintahan dapat dibedakan menjadi; urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Dalam uraian […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel berjudul kekuasaan pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari dari kata-kata urusan pemerintahan. Apa yang dimaksud […]
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 38 provinsi, berikut di bawah ini daftar nama propinsi di Indonesia […]