Hukum Positif Indonesia- Perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 19 Peraturan Pemerintah […]
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem […]
Hukum Positif Indonesia- Standarisasi diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, […]
Hukum Positif Indonesia- Pengertian peserta didik menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mencerdaskan kehidupan sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan asas keseimbangan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diatur juga […]
Hukum Positif Indonesia- Setiap konsumen mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan […]
Hukum Positif Indonesia- Perlindungan konsumen sampai saat ini masih merupakan hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat era teknologi sekarang […]
Hukum Positif Indonesia- Ruang lingkup perdagangan diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam uraian […]
Hukum Positif Indoensia- Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan di Indonesia yang melindungi konsumen sesuai dengan asas-asas perdagangan yang diantaranya asas […]
Hukum Positif Indonesia- Pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun tidak terlepas dari peranan semua pihak termasuk peran serta masyarakat. […]
Hukum Positif Indonesia- Sudah menjadi hal biasa setiap menjelang pemilihan umum yang merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia selalu ada saja […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui bidang perdagangan, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang penyusunan dokumen lingkungan hidup secara umum, pada artikel ini disampaikan mengenai pedoman teknis […]
Hukum Positif Indonesia- Secara umum mengenai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) telah diuraikan […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel sebelumnya mengenai Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup telah diuraikan secara garis besar mengenai tindakan […]
Hukum Positif Indonesia- Pertambahan penduduk dunia secara umumnya terus bertambah, dan khususnya negara Indonesia dari waktu ke waktu yang terus meningkat […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam pasal-pasalnya secara garis besar, bahwa negara […]
Hukum Positif Indonesia- Membicarakan pers dan wartawan ibarat dua sisi mata uang yang berbeda, akan mempunyai nilai kalau kedua sisi […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sejarah Perundangan-Undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pengertian Warga Negara Warga negara menurut Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dipimpin oleh seorang […]
Hukum Positif Indonesia- Salah satu peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah […]
Hukum Positif Indonesia- Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Perkembangan kompleksitas permasalahan hukum sekarang ini memang memerlukan perangkat peraturan profesi advokat, dimana tidak semua masyarakat terutama […]
Hukum Positif Indonesia- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang perlengkapan pemungutan suara dan pemungutan suara dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Badan Pengusahaan Kawasan Batam Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam merupakan […]
Hukum Positif Indonesia- Kemajuan teknologi meningkatkan volume transaksi perdagangan secara online, sehingga untuk menjamin kepastian hukum pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak tertutup kemungkinan […]
Hukum Positif Indonesia- Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem […]