Kumpulan Artikel Pendidikan

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Surat Nomor 7302/B/GT.01.03/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN telah menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK tahun 2022 sebagai berikut:…

Keep reading

Persyaratan Sertifikasi Pendidik bagi Guru dalam Jabatan

Hukum Positif Indonesia- Guna memenuhi standar nasional pendidikan berkenaan dengan sertifikasi guru, khususnya sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang harus kita…

Keep reading

Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Hukum Positif Indonesia- Untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan jiwa kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia sejak dini, salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengatur pakaian seragam sekolah pada setiap jenjang pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang…

Keep reading

3 (tiga) Jenis Tunjangan bagi Guru dan Dosen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009

Hukum Positif Indonesia- Jenis tunjangan bagi guru dan dosen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan…

Keep reading

Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara  dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dalam uraian ini…

Keep reading

Rasio Luasan Lahan Pendirian Satuan Pendidikan Terhadap Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan

Hukum Positif Indonesia- Lahan merupakan salah satu syarat dalam pendirian satuan pendidikan yang termasuk dalam kelompok sarana dan prasarana pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Satuan Pendidikan…

Keep reading

Hak dan Kewajiban Guru, serta Komponen Penghasilannya

Hukum Positif Indonesia- Hak dan kewajiban guru diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Guru Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya mempunyai hak sebagai berikut: Kewajiban Guru Guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional mempunyai kewajiban untuk: Komponen Penghasilan Guru Salah…

Keep reading

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru

Hukum Positif Indonesia- Guru merupakan sebutan bagi pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan berbagai macam pengetahuan yang disampaikan kepada murid, siswa, atau peserta didik. Peran guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah besar dan tak ternilai, karena dengan pengetahuan yang dimiliki dan disampaikan oleh para guru dapat memajukan peradaban suatu bangsa. Mengingat pentingnya peran guru…

Keep reading

Peranan Dewan Pendidikan Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”, untuk itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

By Rendra Topan

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.