Rendra Topan
-
Mengenal Sistem Pendidikan Nasional Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mencerdaskan kehidupan sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Sistem Pendidikan Nasional Sebelum menguraikan lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengetahui pengertian pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal…
-
Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta…
-
Hak dan Kewajiban Peserta Didik
Hukum Positif Indonesia- Pengertian peserta didik menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Peserta Didik Setiap peserta didik mempunyai hak, sebagaimana…
-
Mengenal Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah diatur mengenai kategori pendidikan dengan tahapan yang jelas. Tahapan-tahapan ini berupa jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 – Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.…
-
Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berkenaan dengan tahun ajaran baru, Pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai:…
-
Pengertian dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan
Hukum Positif Indonesia- Secara umum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah mengaturnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian Standar Nasional Pendidikan Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang…
-
Kurikulum Pendidikan
Hukum Positif Indonesia- Standar nasional pendidikan merupakan acuan atau pedoman dalam perumusan kurikulum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 – Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kurikulum Kurikulum menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah…
-
Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, hal ini didasarkan pada salah satu konsideran menimbang undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Dalam uraian ini disampaikan…
-
Menggali Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah program pemeintah pusat untuk penyediakan pendanaan opresioanl bagi sekolah yang bersumber…
-
Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Persyaratan Umum Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Berdasarkan ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, telah diatur penerima dana Bantuan Operasiona Sekolah (BOS) reguler, yaitu diberikan kepada sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:…
-
Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Hukum Positif Indonesia- Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler diatur dalam kententuan Pasal 6 – Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Besaran dana alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dihitung berdasarkan…
-
Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, menyebutkan bahwa penggunaan dana bantuan operasional sekolah reguler…
-
Memahami Pancasila: Lima Dasar Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berasal dari bahasa sansekerta “panca” yang berarti lima dan “sila” yang bermakna dasar. Jadi Pancasila merupakan lima dasar yang menjadi pondasi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut adalah: Kelima sila inilah yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan…
-
Mengenal Pendidikan Tinggi di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, yang mempunyai pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu, “jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh…
-
Jenis Pendidikan Tinggi di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Jenis Pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jenis pendidikan tinggi terdiri atas: Pendidikan Akademik Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik…
-
Memahami Hukum Positif Pendidikan Tinggi di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Sebagaimana telah diuraikan dalam artikel mengenai jenis pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa jenis pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademis, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Jenis pendidikan tersebut masing-masing mempunyai program pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Program pendidikan tinggi berdasarkan jenis…
-
Peranan Dewan Pendidikan Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”, untuk itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010…
-
Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru
Hukum Positif Indonesia- Guru merupakan sebutan bagi pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan berbagai macam pengetahuan yang disampaikan kepada murid, siswa, atau peserta didik. Peran guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah besar dan tak ternilai, karena dengan pengetahuan yang dimiliki dan disampaikan oleh para guru dapat memajukan peradaban suatu bangsa. Mengingat pentingnya peran guru…
-
Hak dan Kewajiban Guru, serta Komponen Penghasilannya
Hukum Positif Indonesia- Hak dan kewajiban guru diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Guru Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya mempunyai hak sebagai berikut: Kewajiban Guru Guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional mempunyai kewajiban untuk: Komponen Penghasilan Guru Salah…
-
Rasio Luasan Lahan Pendirian Satuan Pendidikan Terhadap Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan
Hukum Positif Indonesia- Lahan merupakan salah satu syarat dalam pendirian satuan pendidikan yang termasuk dalam kelompok sarana dan prasarana pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Satuan Pendidikan…
