Rendra Topan
-
Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Uraian mengenai judul ini sudah pernah disampaikan dalam artikel sebelumnya tentang tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai […]
-
Bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Hukum Positif Indonesia- Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan […]
-
Mengenal Hukum Disiplin Militer
Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indoneisa (TNI) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menjaga […]
-
Upaya Administratif atas Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara
Hukum Positif Indonesia- Penjatuhan hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pelanggaran hak dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara dapat […]
-
Rumpun Jabatan Fungsional Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
Hukum Positif Indonesia- Jabatan gunsional yang disampaikan dalam uraian ini dimaksudkan adalah jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil sebagaimana yang […]
-
3 (tiga) Jenjang Jabatan Administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Jabatan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 66 Peraturan Pemerintah […]
-
Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Hukum Positif Indonesia- Jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 67 – Pasal 101 Peraturan Pemerintah […]
-
Nomenklatur dan Kualifikasi Pendidikan Minimal serta Tugas Jabatan Pelaksana Bidang Kesekretariatan dengan Subbidang Perencanaan bagi Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Nomenkaltur dan kualifikasi pendidikan minimal serta tugas jabatan pelaksana bidang kesekretariatan dengan subbidang perencanaan bagi pegawai negeri […]
-
Nomenklatur dan Kualifikasi Pendidikan Minimal serta Tugas Jabatan Pelaksana Bidang Kesekretariatan dengan Subbidang Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Nomenklatur dan kualifikasi pendidikan minimal serta tugas jabatan pelaksana bidang kesekretariatan dengan subbidang hukum bagi pegawai negeri […]
-
Gambaran Umum mengenai Penyusunan Rencana Sasaran Kinerja Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Sasaran kinerja merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi dengan dilakukannya evaluasi secara […]
-
Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Masa Perjanjian Kerjanya
Hukum Positif Indonesia- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara berkala dilakukan penilaian yang dijadikan pedoman dalam melakukan perpanjangan masa […]
-
Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Hukum Positif Indonesia- Pengembangan kompetensi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur dalam ketentuan Pasal 39 – Pasal 44 […]
-
Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Hukum Positif Indonesia- Setiap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah menunjukan kesetian, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi […]
-
12 (dua belas) Catatan Penting dalam Executive Summary Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Kepegawaian Tahun 2022
Hukum Positif Indonesia- Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Kepegawaian Tahun 2022 pada 21 Juli 2022 […]
-
Ketentuan Umum dan Langkah Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Melakukan Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022
Hukum Positif Indonesia- Pada tanggal 22 Juli 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyurati para Pejabat Pembina […]
-
Penjelasan Teknis Mengenai Ketentuan Umum Pemetaan Pegawai Non-ASN sebagaimana Tercantum dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Disampaikan pada Acara Sosialisasi Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Sosialisasi Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian […]
-
Panduan Penggunaan Aplikasi Pendataan Tenaga Non-ASN
Hukum Positif Indonesia- Pendataan tenaga non-ASN bertujuan untuk mengetahui seberapa berat dan besar tingkat kesulitan dalam penyelesaian pendataan tenaga non-ASN. […]
-
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022
Hukum Positif Indonesia- Badan Kepegawaian Negara telah mengirimkan Surat Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan […]
-
Klasifikasi dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka penyederhanaan birokrasi melalui transformasi briokrasi yang dinamis, dan professional di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan […]
-
Kedudukan dan Tanggung Jawab, Tugas, dan Klasifikasi Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
Hukum Positif Indonesia- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional merupakan peraturan […]
