Rendra Topan
Hukum Positif Indonesia-
-
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
-
Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
-
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
-
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
-
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
-
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
-
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
-
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
-
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
-
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
-
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
-
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
-
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
-
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
-
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
-
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
-
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
