Rendra Topan
-
Memahami Hukum Pers di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Membicarakan pers dan wartawan ibarat dua sisi mata uang yang berbeda, akan mempunyai nilai kalau kedua sisi tersebut menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pers Pengertian Pers Pers menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah, lembaga sosial dan wahana komunikasi…
-
Hukum dan Statistik di Indonesia: Panduan Lengkap
Hukum Positif Indonesia- Mengingat arti pentingnya statistik bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan bermacam-macam kegiatan dalam banyak aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tujuan Statistik Undang-undang statistik diarahkan untuk: Berdasarkan arah atau tujuan tersebut…
-
Pengertian dan Istilah dalam Keterbukaan Informasi Publik
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian dan Istilah dalam Keterbukaan Informasi Publik Pengertian dan istilah keterbukaan informasi publik diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun pengertian dan istilah tersebut adalah: Kata-kata tersebut di atas sering kita dengar, baca, dan diucapkan serta ditulis. Namun dikarenakan…
-
Asas dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik
Hukum Positif Indonesia- Merujuk pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahawa informasi merupakan kebutuhan pokok bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Asas Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang keterbukaan informasi publik ini mempunyai asas sebagai berikut:…
-
Hak dan Kewajiban dalam Keterbukaan Informasi Publik
Hukum Positif Indonesia- Hak dan Kewajiban dalam hal keterbukaan informasi publik diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak dan kewajiban dalam uraian ini terdiri atas hak dan kewajiban pemohon informasi publik, dan hak dan kewajiban badan publik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dalam Undang-Undang…
-
“TAKBIRLAH PADA TEMPATNYA BUKAN TAKBIR GAGAH-GAGAHAN” – KHATAM MENULIS
Link tulisan di bawah ini membuka wawasan saya lebih dalam tentang Agama Islam, izin ustadz saya share tulisannya di web hukum positif Indonesia. Semoga hikmah yang saya dapatkan pada waktu membaca tulisan ini juga dapat dirasakan oleh para pembaca lainnya. (Syarah Nahj Al-Balaghah Ustadz Akbar Saleh) Oleh: Farham Rahmat Santri Khatamun Nabiyyin Masih dalam petuah…
-
Mengenal Sejarah Kampung Tua yang ada di Batam | MarzaQueen
Artikel berikut ini merupakan copy paste dari yuliamarza.com. Artikel ini sebagai variabel pembanding dengan artikel Kriteria Cagar Budaya pada rendratopan.com. Berdasarkan uraian pada artikel yuliamarza.com tentang sejarah kampung tua yang ada di Batam, dapat dilihat kesesuaian dengan Kriteria Cagar Budaya pada rendratopan.com Setelah penulis membadingkannya ternyata artikel tentang mengenal sejarah kampung tua di Batam masih harus didukung dengan…
-
Daftar Hari Besar Nasional di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pada umumnya setiap negara mempunyai hari-hari besar kenegaraan yang diperingati pada setiap tahunnya, termasuk Negara Republik Indonesia. Tujuan dari peringatan hari-hari besar kenegaraan ini atau yang biasa disebut hari besar nasional antara lain adalah untuk memovitasi semua masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari besar nasional ini terdiri dari hari…
-
15 (lima belas) Ayat Al-Quran Tentang Kematian dalam Islam
Artikel ini saya share dari dalam islam.com dengan judul 15 ayat tentang kematian dalam Islam, untuk mengingatkan diri saya dan kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Di waktu kecil kita pasti pernah mendengar dongeng tentang orang orang yang hidup kekal di dunia ini dengan keadaan berbahagia selamanya, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang batil. Tidak ada…
-
Larangan dalam Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini dapat memudahkan bagi penggunanya dan dapat pula membahayakan. Kepentingan bisnis saat ini sudah berorientasi pada teknologi informasi mulai dari produk, pemasaran, penjualan sampai ke proses pembayaran dapat dilakukan tanpa harus bertemu atau bertatap muka langsung antara pembeli dan penjual. Dalam hal jual beli dalam jaringan tidak…
-
Pidato Presiden Republik Indonesia Terpilih Joko Widodo Periode 2019-2024
Pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Presiden Terpilih Joko Widodo menyampaikan pidatonya bersempena dengan pelantikan tersebut. Berikut ini pidato Presiden Joko Widodo yang disadur dari akun twitter Sekretariat Negara@KemensetnegRI Bapak Ibu, Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air. Mimpi kita, cita-cita kita, di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya Insya Allah…
-
Hari Libur Nasional 2020
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 728 Tahun 2019, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 213 Tahun 2019, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, disebutkan dalam lampiran keputusan tersebut bahwa hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2020 sebagai berikut: Hari Libur…
-
Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Hukum Positif Indonesia- Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas kedua, dengan topik “Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) sore. Berikut pengantar yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat tersebut yang disadur dari @setkabgoid: Presiden mengatakan potensi ekonomi Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap, dari jebakan negara yang berpendapatan menengah.…
-
Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Hukum Positif Indonoesia- Kamis ini (31/10), Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas dengan topik “Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”, di Kantor Presiden, Jakarta. Berikut butir-butir Pengantar Presiden dalam rapat tersebut yang disadur dari @setkabgoid. Hal pertama, Presiden menyampaikan mengenai politik dan keamanan terlebih dahulu. Kita harus waspada terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan…
-
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Perkembangan teknologi informasi dan digital yang begitu cepat menjadi fokus pemerintah dalam melindungi masyarakatnya berkenaan dengan perekonomian, dan yang paling utama adalah kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perlindungan serta kepastian hukum terhadap para pihak yang berkepentingan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah…
-
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” telah disebutkan mengenai pengertian dari sistem elektronik, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik ini dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor…
-
Penyelenggara Sistem Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggara sistem elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik Penyelenggara sistem elekronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem…
-
Panduan Pendaftaran Sistem Elektronik di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendaftaran Sistem Elektronik Penyelenggara sistem elektronik baik itu publik maupun privat berkewajiban untuk mendaftarkan sistem eletronik dimaksud sebelum sistem elektronik tersebut digunakan oleh pengguna sistem elektronik. Pendaftaran sistem elektronik diajukan kepada menteri melalui pelayanan perizinan yang mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dengan peraturan…
-
Mengenal Tata Kelola Sistem Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Sistem elektronik harus dikelola dengan baik dan benar oleh penyelenggaranya untuk melindungi konsumen yang dalam hal ini adalah pengguna sistem tersebut. Untuk itu pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Mengenai tata kelola sistem elektronik ini diatur dalam Pasal 11 – Pasal 21 Peraturan…
-
Proses Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Artikel sebelumnya telah diuraikan tentang tata kelola sistem elektronik yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana salah satunya adalah mengenai pengelolaan data pribadi pengguna sistem elektronik. Telah kita ketahui juga bahwa data pribadi dijamin kerahasiaannya oleh penyelenggara sistem elektronik dalam hal pemrosesan data…
