Categories
Pidana Khusus

Ketentuan Tindak Pidana Pemilu

By: Rendra Topan Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidanan Pemilu Berikut ini adalah perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana Pemilu, antara lain yaitu: Setiap orang yang memberikan […]

Categories
Pidana Khusus

Tindak Pidana Lingkungan Hidup

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, disebutkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Menjamin keselamatan, kesehatan dan […]

Categories
Acara Pidana

Keterangan Terdakwa

By: Rendra Topan  Keterangan terdakwa merupakan tahapan terakhir dalam proses pembuktian di sidang peradilan perkara pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa itu keterangan terdakwa? Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau […]

Categories
Acara Pidana

Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana

By: Rendra Topan Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Alat Bukti Petunjuk Disebutkan lebih lanjut dalam tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian […]

Categories
Acara Pidana

Alat Bukti Surat Dalam Perkara Pidana

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jenis Bukti Surat Jenis Bukti Surat Lainnya Jenis Bukti Surat Terdapat beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP bahwa surat terdiri dari : Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya […]

Categories
Acara Pidana

Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana

By: Rendra Topan Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Keterangan ahli juga merupakan alat bukti yang sah, adapun yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (28) KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. […]

Categories
Acara Pidana

Keterangan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana

By: Rendra Topan  Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Keterangn Saksi Pengertian keterangan saksi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah, “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri […]

Categories
Acara Pidana

Putusan Sela dan Eksepsi Dalam Persidangan Perkara Pidana

By: Rendra Topan Setelah dibukanya acara persidangan perkara pidana untuk pertama kalinya, kemudian jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Untuk selanjutnya terdakwa atau melalui penasehat hukumnya akan menjawab surat dakwaan tersebut. Jawaban atas surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum inilah yang biasa disebut dengan eksepsi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Eksepsi Eksepsi merupakan […]

Categories
Acara Pidana

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

By: Rendra Topan Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang mempunyai peranan penting dalam jalan suatu proses peradilan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Terdapat beberapa sistem pembuktian dalam hukum pidana, yaitu: Sistem Conviction in Time, adalah metode menentukan salah tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan keyakinan hakim. Sistem Conviction Raisonee, adalah metode dimana  keyakinan […]

Categories
Acara Pidana

Masa Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa Selama Menjalani Proses Hukum

By: Rendra Topan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biasa disebut KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah, Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam uraian […]

Categories
Acara Pidana

Penangkapan dalam Peristiwa yang Patut Diduga Merupakan Tindak Pidana

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Penangkapan Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tata Cara Penangkapan Selanjutnya […]

Categories
Acara Pidana

3 (Tiga) Jenis Putusan Akhir Atas Perkara Tindak Pidana Dalam Persidangan

By: Rendra Topan Dalam rangkaian hukum acara pidana, putusan akhir merupakan bagian terakhir dalam penyelesaian perkara pidana pada peradilan tingkat pertama. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah, “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum […]

Categories
Acara Pidana

2 (dua) Macam Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Pidana

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jenis Upaya Hukum Upaya hukum menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP adalah, “hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang […]

Categories
Acara Pidana

Pemeriksaan Tingkat Banding pada Perkara Tindak Pidana

By: Rendra Topan Pemeriksaan tingkat banding termasuk kepada upaya hukum biasa yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan pada tingkat pertama. Pemeriksaan tingkat banding sebagaimana dibunyi dalam ketentuan Pasal 67 KUHAP, dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum (Pasal 233 ayat (1) KUHAP). Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana […]

Categories
Acara Pidana

Pemeriksaan Untuk Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana

By: Rendra Topan Setelah proses putusan pengadilan tingkat pertama, baik terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan banding yang merupakan upaya hukum biasa apabila tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama yang telah ditetapkan. Upaya hukum biasa lainnya adalah kasasi, yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum, apabila bila masih tidak menerima putusan banding. Pasal 244 […]

Categories
Acara Pidana

Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Perkara Pidana

By: Rendra Topan Upaya hukum luar biasa ini diatur dalam Pasal 259 – Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana upaya hukum luar biasa ini dapat dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan upaya hukum biasa yang terdiri dari pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan untuk kasasi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Upaya hukum luar biasa […]

Categories
Acara Pidana

Pelaksanaan Putusan dan Pengawasannya dalam Perkara Pidana

By: Rendra Topan Pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 270 – Pasal 276 KUHAP. Untuk pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan salinan putusan tersebut. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tata Cara Pelaksanaan Putusan Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:  […]

Categories
Pidana Khusus

Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perbankan

By: Rendra Topan Kejahatan dan pelanggaran merupakan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan dapat diancam pidana atau dijatuhi hukuman/sanksi, sedangkan pengertian perbankan itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan […]

Categories
Pidana Khusus

Mengenal Tindak Pidana Korupsi

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Korupsi Kategori perbuatan yang disebut dengan korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau […]

Categories
Pidana Khusus

Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang

By: Rendra Topan Semakin berkembangnya kegiatan perbankan di Indonesia dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pencucian Uang Pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 […]