Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bangunan Gedung Menurut Undang-Undang

Photo by thiago japyassu on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Bangunan gedung diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung sebagai bagian dari penataan ruang dan pembangunan di Indonesia, mengingat bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang tujuan pembangunan nasional, sehingga terwujud dan terlaksana secara tertib sesuai dengan fungsinya.

Pengertian bangunan gedung menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah, wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian maupun tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Asas dan Tujuan

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa prinsip suatu banguan gedung berlandaskan kepada asas, tujuan, dan fungsinya.

Asas Bangunan Gedung

Asas dalam penyelenggaraan bangunan gedung yaitu:

  1. Kemanfaatan; dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan kepantasan.
  2. Keselamatan; dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung memenuhi persyaratan bangunan gedung, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif.
  3. Keseimbangan; dipergunakan sebagai landasan agar keberadaan bangunan gedung berkelanjutan tidak mengganggu kesimbangan ekosistem dan lingkungan sekitar bangunan gedung.
  4. Keserasian bangunan gedung; dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan disekitarnya.

Tujuan Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diselenggarakan dengan tujuan untuk:

  1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi selaras dengan lingkungannya.
  2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
  3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Fungsi Bangunan Gedung

Berdasarkan kententuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Fungsi hunian; meliputi bangunan untuk rumah tinggal tungal, rumat tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
  2. Fungsi keagamaan; meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan klenteng.
  3. Fungsi usaha; meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
  4. Fungsi sosial dan budaya; meliputi bangunan gedung untuk Pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
  5. Fungsi khusus; meliputi bangunan gedung untuk reactor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Fungsi-sungsi sebagaimana tersebut di atas harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan dapat dirubah, dengan ketentuan harus mendaptkan persetujuan dan penetapan kembali oleh pemerintah daerah (Pasal 6 ayat (3) UU No.28/2002).

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.