Arsip – Laman 7 – Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

inAneka

Sejarah dan Makna Toga Hakim di Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan

inPendidikan

Sekolah Rakyat: Pendidikan Berkualitas untuk Keluarga Miskin

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan

inIlmiah

Pemikiran Hukum Ernst Utrecht dan Pengaruhnya di Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan

inOrganisasi Pemerintahan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Tugas, Fungsi, dan Perannya di Masyarakat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan

inIlmiah

Pemahaman Hukum dalam Masyarakat Sipil

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah