Rendra Topan
-
Penetapan Kawasan Khusus Sebagai Salah Satu Penunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah
Hukum Positif Indonesia- Kawasan khusus diatur dalam Pasal 360 – Pasal 362 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, […]
-
Jalan Menurut Undang-Undang
Hukum Positif Indonesia- Jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan […]
-
Pengelompokan Jalan Umum
Hukum Positif Indonesia- Pada arikel tentang jalan telah diuraikan mengenai pengelompokan jalan berdasarkan peruntukkannya dibedakan menjadi jalan umum dan jalan […]
-
Bentuk dan Kriteria Cagar Budaya
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan dan pemahaman sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan […]
-
Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Peraturan […]
-
Pendaftaran Tanah
Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah di Indonesia, pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan […]
-
Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
Hukum Positif Indonesia- Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah untuk […]
-
Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik Tanah
Hukum Positif Indonesia- Dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik terhadap tanah yang berupa […]
-
Istilah Umum Dalam Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan di Batam
Hukum Positif Indonesia- Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang […]
-
Alokasi Lahan oleh Badan Pengusahaan Batam
Hukum Positif Indonesia- Pengertian alokasi lahan disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan […]
-
Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan Batam
Hukum Positif Indonesia- Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan […]
-
Kriteria Alokasi Lahan yang Ditetapkan Oleh Badan Pengusahaan Batam
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel sebelumnya tentang “alokasi lahan” telah diuraikan mengenai subjek pengalokasian dan kewajiban pengguna lahan, termasuk uang […]
-
Tahapan Pengalokasian Lahan oleh Badan Pengusahaan Batam
Hukum Positif Indonesia- Lahan yang dapat dialokasikan adalah lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan yang diterbitkan oleh menteri yang […]
-
Bangunan Gedung Menurut Undang-Undang
Hukum Positif Indonesia- Bangunan gedung diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai […]
-
Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan di Batam
Hukum Positif Indonesia- Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 […]
-
Pengalokasian Lahan di Batam oleh Badan Pengusahaan Batam
Hukum Positif Indonesia- Pengalokasian lahan di batam diatur dalam ketentuan Pasal 6 – Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan […]
-
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, demikian disebutkan dalam […]
-
Pokok-Pokok Perencanaan Tata Ruang
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 […]
-
Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana umum tata ruang merupakan tahapan awal dari rencana umum tata ruang yang juga merupakan bagian […]
-
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah […]
