Hukum Positif Indonesia- Barang kebutuhan pokok dan barang penting diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan […]
Hukum Positif Indonesia- Barang kebutuhan pokok dan barang penting diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan […]
Hukum Positif Indonesia- Semakin maraknya perusahaan pembiayaan di Indonesia mengharuskan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyempurnakan peraturan mengenai perusahaan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam artikel Mengenal Perasuransian di Indoneisa telah diuraikan bahwa asuransi terdiri atas: Ruang lingkup usaha perasuransian secara […]
Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan populasi penduduk yang semakin meningkat, sementara luasan permukaan tanah tidak pernah bertambah, sehingga pembangunan perumahan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya tentang Mengenal Perasuransian di Indonesia. […]
Hukum Positif Indonesia- Setelah mengetahui jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disampaikan pada artikel sebelumnya, berikutnya akan disampaikan mengenai materi […]
Hukum Positif Indonesia- Pada uraian sebelumnya telah disampaikan mengenai peraturan perundang-undangan secara garis besar dan asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. […]
Hukum Positif Indonesia- Isi putusan dituangkan oleh hakim dalam sebuah bentuk surat putusan, yang mana surat putusan tersebut dapat berupa […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan dan pemahaman sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan […]
Hukum Positif Indonesia- Gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Mengingat arti pentingnya statistik bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan bermacam-macam kegiatan dalam banyak aspek kehidupan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, […]
Hukum Positif Indonesia- Sudah menjadi hal biasa setiap menjelang pemilihan umum yang merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia selalu ada saja […]
Hukum Positif Indonesia- Pertambahan penduduk dunia secara umumnya terus bertambah, dan khususnya negara Indonesia dari waktu ke waktu yang terus meningkat […]
Hukum Positif Indonesia- Perkembangan pranata dan tata kehidupan serta kemajuan teknologi yang demikian cepat dengan arus globalisasi, mengharuskan pemerintah untuk […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Hal yang mendasari hak atas tanah di Indonesia adalah Pasal 33 […]
Hukum Positif Indonesia- Surat dakwaan yang disusun atau dibuat oleh penuntut umum mempunyai peranan yang cukup penting dalam pemeriksaan perkara […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak tertutup kemungkinan […]
Hukum Positif Indonesia- Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah memperhatikan bahwa untuk pengendalian inflasi di Indonesia salah satu caranya adalah dengan mengembangkan usaha mikro, […]
Hukum Positif Indonesia- Seseorang dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat […]
Hukum Positif Indonesia- Perkembangan kawasan industri di Indonesia terus dilakukan untuk memberikan kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia, sehingga diharapkan dapat […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan […]
Hukum Positif Indonesia- Surat merupakan salah satu alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam uraian […]
Hukum Positif Indonesia- Kita sudah sering mendengar atau membaca isitilah poligami, melalui uraian singkat ini disampaikan uraian secara singkat mengenai […]
Hukum Positif Indonesia- Kawasan khusus diatur dalam Pasal 360 – Pasal 362 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biasa disebut […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangkaian hukum acara pidana, putusan akhir merupakan bagian terakhir dalam penyelesaian perkara pidana pada peradilan tingkat […]
Hukum Positif Indonesia- Selain limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang sudah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Perikatan termasuk ke dalam kelompok hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih […]