Rendra Topan – Laman 7 – Hukum Positif Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord enter Le Goevernement De La Republique D’Indonesie et Le Gouvernement De La Republique Francaise Relatif a La Cooperation dans Le Domaine De La Defense)

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerjaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Royal Government of The Kingdom of Cambodia concerning Coorperation in Field of Defence)

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between The Minsitry of Defence of The Republic of Indonesia and The Ministry Government of Defence of The United Arab Emirates on Coorperation in Field of Defence)

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic Federative of Brazil on Coorperation in Defence Realted Matters)

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India concerning Coorperation in The Field of Defence)

inKosakata Hukum

Kosakata Hukum (XVI)-Pengetahuan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

inKosakata Hukum

Kosakata Hukum (XXIII)-Wewenang

inKosakata Hukum

Kosakata Hukum (XXIII)-Wakil

inKosakata Hukum

Kosakata Hukum (XXIII)-Wahana

inKosakata Hukum

Kosakata Hukum (XXII)-Visi

inKosakata Hukum

Kosakata Hukum (XX)-Tunggakan