BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 5 – Pasal 6) BAB III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 7 – […]
Mengenal Tindak Pidana Perdagangan Orang
By: Rendra Topan Hak asasi merupakan hak yang diberikan oleh Sang Pencipta, untuk itu kerberadaannya dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana […]
Penyampaian Putusan Dalam Hukum Acara Pidana
By: Rendra Topan Pengadilan dalam semua tingkatan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung menerbitkan putusan atas perkara yang yang telah selesai proses pemeriksaannya. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis ada yang […]
Bentuk Isi Putusan
Isi putusan dituangkan oleh hakim dalam sebuah bentuk surat putusan, yang mana surat putusan tersebut dapat berupa surat putusan pemidanaan dan surat putusan bukan pemidanaan. Surat Putusan Pemidanaan Adapun surat putusan pemidanaan […]
Penggunaan Materai
By: Rendra Topan Dalam keseharian acap kali kita mendengar kata materai terutama pada saat melakukan transaksi berkenaan dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran atau hal lain yang berhubungan dengan perjanjian. Materai merupakan kata […]
Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Lingkungan Hidup Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
By: Rendra Topan Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup terdiri dari beberapa subbidang yang secara lebih jelas dalam […]
Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia
By: Rendra Topan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga hilang atau tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Adapun hal-hal yang menyebabkan hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun […]
Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren.
By: Rendra Topan Telah diuraikan pada pokok bahasan mengenai urusan pemerintahan konkuren bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efesiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Prinsip Akuntabilitas Prinsip akuntabilitas dalam […]
Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
By: Rendra Topan Pada artikel sebelumnya tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diuraikan secara umum tentang warga negara. Selanjutnya pada kesempatan ini diuraikan tentang syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia bagi orang asing […]
Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018
By: Rendra Topan Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berkenaan dengan tahun ajaran baru, Pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta […]
Rambu-Rambu Dalam Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia
By: Rendra Topan Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini dapat memudahkan bagi penggunanya dan dapat pula membahayakan. Kepentingan bisnis saat ini sudah berorientasi pada teknologi informasi mulai dari produk, pemasaran, penjualan sampai […]
Urusan Pemerintahan Konkuren
By: Rendra Topan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 […]
Urusan Pemerintahan Absolut
By: Rendra Topan Pengertian urusan pemerintahan absolut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun […]
Urusan Pemerintahan
By: Rendra Topan Pada artikel berjudul kekuasaan pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari dari kata-kata urusan pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan dengan urusan pemerintahan? Urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka […]
Nama-Nama Provinsi di Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi, berikut di bawah ini daftar nama propinsi di Indonesia berserta jumlah kabupaten/kota dan dasar hukum pembentukannya. No PROVINSI Kabupaten Kota DASAR HUKUM 1 Aceh […]
