Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Keterangan:
Hukum Positif Indonesia- Hak asasi merupakan hak yang diberikan oleh Sang Pencipta, untuk itu kerberadaannya dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia, […]
Hukum Positif Indonesia- Pengadilan dalam semua tingkatan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung menerbitkan putusan atas perkara yang […]
Hukum Positif Indonesia- Isi putusan dituangkan oleh hakim dalam sebuah bentuk surat putusan, yang mana surat putusan tersebut dapat berupa […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam keseharian acap kali kita mendengar kata meterai terutama pada saat melakukan transaksi berkenaan dengan kuitansi sebagai […]
Hukum Positif Indonesia- Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren […]
Hukum Positif Indonesia- Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga hilang atau tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Adapun hal-hal yang menyebabkan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Telah diuraikan pada pokok bahasan mengenai urusan […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel sebelumnya tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diuraikan secara umum tentang warga negara. Selanjutnya pada kesempatan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berkenaan dengan tahun ajaran baru, Pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan telah […]
Hukum Positif Indonesia- Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini dapat memudahkan bagi penggunanya dan dapat pula membahayakan. Kepentingan bisnis saat […]
Hukum Positif Indonesia- Urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi: Pengertian Urusan Pemerintahan Konkuren Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi […]
Hukum Positif Indonesia- Urusan pemerintahan dapat dibedakan menjadi; urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Dalam uraian […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel berjudul kekuasaan pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari dari kata-kata urusan pemerintahan. Apa yang dimaksud […]
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 38 provinsi, berikut di bawah ini daftar nama propinsi di Indonesia […]
Hukum Positif Indonesia- Melanjutkan uraian tentang pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada kesempatan ini diuraikan tentang kekuasaan pemerintahan di […]
Hukum Positif Indonesia- Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, […]
Hukum Positif Indonesia- Penangguhan penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa ketika menjalani proses pemeriksaan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka penyidikan guna membuat terang suatu perkara pidana, maka penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka sebagaimana […]
Artikel ini saya share dari dalam islam.com dengan judul 15 ayat tentang kematian dalam Islam, untuk mengingatkan diri saya dan […]