Rendra Topan
-
Tata Urutan Peraturan di Hukum Positif Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut : Sejarah Singkat Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan…
-
Hukum Positif di Indonesia: Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
Hukum Positif Indonesia- Perkembangan kompleksitas permasalahan hukum sekarang ini memang memerlukan perangkat peraturan profesi advokat, dimana tidak semua masyarakat terutama masyarakat di Indonesia mengerti tentang permasalahan hukum dan tata cara beracara dalam suatu persidangan pada lembaga peradilan. Untuk mendukung pelaksanaan proses penegakan hukum, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam uraian…
-
Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan
Hukum Positif Indonesia- Menghadapi perayaan Idul Fitri sudah menjadi tradisi di Indonesia untuk saling memberikan bingkisan atau parcel kepada para rekanan bisnis. Hal-hal seperti ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang disebut dengan gratifikasi. Surat…
-
Asas Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta merupakan negara hukum sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam uraian…
-
Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pada uraian sebelumnya telah disampaikan mengenai peraturan perundang-undangan secara garis besar dan asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diperlukan untuk kepastian hukum,…
-
Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Setelah mengetahui jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disampaikan pada artikel sebelumnya, berikutnya akan disampaikan mengenai materi muatan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Adapun materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan…
-
22 Hak yang Merupakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945
Hukum Positif Indonesia- Hak asasi merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir oleh setiap diri manusia. Kemudian untuk menjamin dan melindungi hak asasi tersebut pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa yang termasuk kepada…
-
Proses Penyusunan Undang-Undang di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Undang-undang dalam proses penyusunannya merupakan kewenangan dewan perwakilan rakyat dan presiden. Sebelum disahkan menjadi sebuah undang-undang biasanya disebut dengan Rancangan Undang-Undang (RUU). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Langkah Penyusunan Undang-Undang Rancangan undang-undang sesuai dengan kewenangannya, dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau dapat juga berasal dari presiden. Rancangan undang-undang yang berasal…
-
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia, pemerintah telah mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang…
-
Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penulis mengelompokan asas-asas tersebut berdasarkan instrument dalam penegakkan hukum, untuk memudahkan pemahaman, yaitu: Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: Lembaga Peradilan Hakim Pengadilan Subjek Hukum Putusan Asas-asas sebagaimana…
-
Mengenal Peradilan Umum
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk wewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, untuk penyempurnaan terakhir diubah dengan…
-
Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sesuai dengan pengertian dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan…
-
Perubahan Terhadap Ketentuan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundangan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang berkenaan dengan kepastian hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ketentuan yang Diubah Hal-hal mendasar dalam perubahan tersebut adalah sebagai berikut: Selanjutnya pada artikel ini…
-
Tahapan Pelaporan dan Penyelesaiannya pada Ombudsman
Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan, maka pemerintah melalui Ombudsman menerbitkan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh…
-
Panduan Lengkap Permohonan Grasi di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap terpidana oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang…
-
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Hukum Positif Indonesia- Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Namun dalam proses penyelesaian perkara, khususnya perkara perdata, memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan karena memerlukan waktu yang cukup lama tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit juga. Mengingat proses penyelesaian perkara…
-
Peran Penjaga Laut dan Pantai di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) di Indonesia diatur dalam Pasal 276 – Pasal 281 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakkan peraturan perundang-undangan di…
-
5 (lima) Macam Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah terhadap anak dengan mengaturnya dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas…
-
Pentingnya Hak Anak dalam Hukum Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Hak dan kewajiban anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 19 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Anak Hak anak merupakan bagian dari hak…
-
Mengenal Jabatan Notaris Sebagai Sebuah Profesi
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam hal alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2…
