Rendra Topan
-
Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
Hukum Positif Indonesia- Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 […]
-
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)
Hukum Positif Indonesia- Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk […]
-
Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI
Hukum Positif Indonesia- Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun […]
-
Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) […]
-
Mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak yang dimplemtasikan melalui […]
-
Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Hukum Positif Indonesia- Artikel ini berisikan tentang Ikhtisar putusan Mahkamah Konstisusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 yang […]
-
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi […]
-
Bendera Merah Putih, Bendera Bangsa Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Bendera merah putih merupakan salah satu sarana permesatu bangsa, sekaligus merupakan identitas bangsa Indonesia, untuk pemerintah telah […]
-
Pedoman Penyusunan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem yang dibuat untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan […]
-
Mengenal Administrasi Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. […]
-
Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi […]
-
Mengenal Kewenangan Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Kewenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 21 Undang-Undang Nmor 30 Tahun […]
-
Mengenal Istilah Diskresi
Hukum Positif Indonesia- Diskresi diatur dalam ketentuan Pasal 22 – Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. […]
