Rendra Topan
-
Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
Hukum Positif Indonesia- Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh menteri yang bidang tugas…
-
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)
Hukum Positif Indonesia- Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyampaian pendapat di muka umum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak dan kewajiban penyampaian…
-
Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI
Hukum Positif Indonesia- Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Senjata Api…
-
Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di atur dalam ketentuan Pasal 90 – Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tahapan penyelesaian laporan/aduan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional…
-
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak yang dimplemtasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Pada bagian pendahuluan disampaikan mengenai sistem peradilan anak, asas sistem peradilan anak, kategori anak dalam sistem peradilan anak, hak…
-
Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Hukum Positif Indonesia- Artikel ini berisikan tentang Ikhtisar putusan Mahkamah Konstisusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 yang disadur dari laman https://mkri.go.id. Daftar isi: Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pokok Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Pemohon Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H., Migrant…
-
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia berkenaan dengan pemeluk agama dalam rangka perlindungan konsumen telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Produk…
-
Makna dan Penggunaan Bendera Merah Putih
Hukum Positif Indonesia- Bendera merah putih merupakan salah satu sarana permesatu bangsa, sekaligus merupakan identitas bangsa Indonesia, untuk pemerintah telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam uraian ini disampaikan…
-
Pedoman Penyusunan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem yang dibuat untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang dalam hal penyelenggaraannya dilaksanakan secara menyeluruh oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Untuk itu Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam uraian…
-
Mengenal Administrasi Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Administrasi Pemerintahan Administrasi pemerintahan memiliki pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Peerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau…
-
Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Administrasi pemerintahan berkaitan erat dengan hak dan kewajiban para pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Pejabat Pemerintahan Hak pejabat pemerintahan untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan diatur dalam…
-
Kewenangan Pemerintahan: Penjelasan dan Asas-asas Utama
Hukum Positif Indonesia- Kewenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 21 Undang-Undang Nmor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kewenangan Pemerintahan Kewenangan pemerintahan mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah kekuasan badan…
-
Mengenal Istilah Diskresi
Hukum Positif Indonesia- Diskresi diatur dalam ketentuan Pasal 22 – Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Diskresi Pengertian diskresi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat…
-
Abolisi dan Amnesti: Peran Presiden dalam Hukum Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam sistem hukum Indonesia, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan abolisi dan amnesti sebagai bagian dari mekanisme pengampunan negara. Infografik berikut merangkum dasar hukum, prosedur pemberian, dan contoh terkini dari implementasi hak tersebut, menunjukkan hubungan antara kekuasaan eksekutif dan pertimbangan lembaga legislatif dalam proses hukum nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar…
-
Larangan dan Sanksi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Larangan dan Sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam ketentuan Pasal 76 – Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Adapun yang menjadi larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur…
-
Memahami Konsep Ultimum Remedium dalam Hukum Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Kita pasti pernah mendengar istilah ultimum remedium dalam sebuah ketentuan peraturan atau artikel hukum lainnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penerapan prinsip ini tidak hanya mendukung perlindungan hak-hak individu, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penegakan hukum adil dan proporsional. Artikel ini akan membahas pengertian ultimum remedium serta memberikan…
