Rendra Topan
Hukum Positif Indonesia-
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
-
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat
-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
-
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur
-
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku
-
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah
-
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
-
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen
-
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
-
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
-
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
-
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between The Ministry of Defence of The Republic of Indonesia and The Ministry of Defence of The Kingdom of Spain on Cooperative Activities in The Field of Defence)
-
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Republic of Fiji Concerning Cooperation in The Field of Defence)
-
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
-
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
-
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between The Government of Republic of Indonesia and Government of The Republic of Singapore on Defence Cooperation)
-
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives)
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara
-
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan
