Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak Lembaran […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Para pihak dalam perdagangan melalui […]
Hukum Positif Indonesia- Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadi perubahan dari kebiasaan- kebiasaan yang selama ini […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II […]
Hukum Positif Indonesia- Terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik akan dilakukan pengahapusan oleh penyelenggara sistem elektronik selama informasi dan dokumen […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Artikel sebelumnya telah diuraikan tentang tata kelola sistem elektronik yang merupakan kewajiban […]
Hukum Positif Indonesia- Sistem elektronik harus dikelola dengan baik dan benar oleh penyelenggaranya untuk melindungi konsumen yang dalam hal ini […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendaftaran Sistem Elektronik Penyelenggara sistem elektronik baik itu publik maupun privat berkewajiban […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggara sistem elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” telah disebutkan mengenai pengertian dari sistem elektronik, yaitu serangkaian perangkat […]
Hukum Positif Indonesia- Perkembangan teknologi informasi dan digital yang begitu cepat menjadi fokus pemerintah dalam melindungi masyarakatnya berkenaan dengan perekonomian, dan yang […]
Hukum Positif Indonesia- Kemajuan teknologi meningkatkan volume transaksi perdagangan secara online, sehingga untuk menjamin kepastian hukum pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri […]