Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta hak dan kewajibannya, seorang kepala desa harus melalui mekanisme pemilihan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksankan tugas dan kewenangannya, seorang kepala memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang kepala desa beserta hak dan kewajibannya diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintahan desa dalam menjalankan urusan pemerintahan dan tugas-tugas pemerintahan desa salah satu yang menjadi sumber pendanaannya adalah […]
Hukum Positif Indonesia- Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil tentunya juga memilki sistem akuntansi dalam menjalankan urusan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Keuangan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Siapa yang Melakukan Penataan Desa? Sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pembentukan Desa Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BAB I […]
Hukum Positif Indonesia- Desa merupakan struktur terkecil dari pembagian wilayah Republik Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan kelurahan. Desa terdiri dari desa […]
Hukum Positif Indonesia- SistematikaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Keterangan: