Hukum Positif Indonesia- Hak dan kewajiban anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 19 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) di Indonesia diatur dalam Pasal 276 – […]
Hukum Positif Indonesia- Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan, maka pemerintah melalui Ombudsman menerbitkan […]
Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang berkenaan dengan kepastian hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk wewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 17 […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka […]
Hukum Positif Indonesia- Undang-undang dalam proses penyusunannya merupakan kewenangan dewan perwakilan rakyat dan presiden. Sebelum disahkan menjadi sebuah undang-undang biasanya […]
Hukum Positif Indonesia- Hak asasi merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir oleh setiap diri manusia. Kemudian untuk menjamin […]
Hukum Positif Indonesia- Setelah mengetahui jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disampaikan pada artikel sebelumnya, berikutnya akan disampaikan mengenai materi […]
Hukum Positif Indonesia- Pada uraian sebelumnya telah disampaikan mengenai peraturan perundang-undangan secara garis besar dan asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta merupakan negara hukum sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam keseharian acap kali kita mendengar kata meterai terutama pada saat melakukan transaksi berkenaan dengan kuitansi sebagai […]
Hukum Positif Indonesia- Urusan pemerintahan dapat dibedakan menjadi; urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Dalam uraian […]
Hukum Positif Indonesia- Menghadapi perayaan Idul Fitri sudah menjadi tradisi di Indonesia untuk saling memberikan bingkisan atau parcel kepada para […]
Hukum Positif Indonesia- Perkembangan kompleksitas permasalahan hukum sekarang ini memang memerlukan perangkat peraturan profesi advokat, dimana tidak semua masyarakat terutama […]
Hukum Positif Indonesia- Kemajuan teknologi meningkatkan volume transaksi perdagangan secara online, sehingga untuk menjamin kepastian hukum pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor selain pajak, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan peraturan dalam bentuk […]
Hukum Positif Indonesia- Retribusi daerah sebagaimana disebutkan dalam BAB I Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang […]
Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pajak Daerah dalam BAB I Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang […]