Pertanahan | Hukum Positif Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang […]

inPeraturan Pemerintah

Reforma Agraria di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor […]

inPekerjaan Umum dan Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Lembaran […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan […]

inPeraturan Pemerintah

Panduan Pengalokasian Lahan di Batam

Hukum Positif Indonesia- Pengalokasian lahan di batam diatur dalam ketentuan Pasal 6 – Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan […]

inPekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan di Batam

Hukum Positif Indonesia- Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 […]

inPekerjaan Umum dan Tata Ruang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah […]

inUndang-Undang

Tahapan Pengalokasian Lahan oleh Badan Pengusahaan Batam

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Lahan yang dapat dialokasikan adalah lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan […]

inPekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kriteria Alokasi Lahan yang Ditetapkan Oleh Badan Pengusahaan Batam

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel sebelumnya tentang “alokasi lahan” telah diuraikan mengenai subjek pengalokasian dan kewajiban pengguna lahan, termasuk uang […]

inPekerjaan Umum dan Tata Ruang

Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan Batam

Hukum Positif Indonesia- Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan […]

inPekerjaan Umum dan Tata Ruang

map of the world book laid open on brown wooden surface

Alokasi Lahan oleh Badan Pengusahaan Batam

Hukum Positif Indonesia- Pengertian alokasi lahan disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan […]

inPekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kewenangan Badan Pengusahaan Batam dalam Penyelenggaraan Hak Pengelolaan atas Lahan di Batam

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kota Batam yang merupakan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, khususnya dalam […]

inOrganisasi Nonpemerintahan

Istilah Umum Dalam Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan di Batam

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam sebagaiman diatur dalam Undang-Undang […]

inPekerjaan Umum dan Tata Ruang

Panduan Pembuktian Hak Atas Tanah di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Pembuktian dan pembukuan hak atas tanah diatur dalam Pasal 23 – Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 […]

inProperti

Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik Tanah

Hukum Positif Indonesia- Dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik terhadap tanah yang berupa […]

inPekerjaan Umum dan Tata Ruang

Panduan Pendaftaran Tanah Pertama di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah untuk […]

inPekerjaan Umum dan Tata Ruang

Memahami Pendaftaran Tanah di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah di Indonesia, pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan […]

inPekerjaan Umum dan Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor […]

inPeraturan Pemerintah

Pendaftaran Tanah di Indonesia: Panduan Lengkap

Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Peraturan […]

inPekerjaan Umum dan Tata Ruang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pertama Kedua Ketentuan-Ketentuan Konversi (Pasal I […]

inUndang-Undang